Menimbang Efektifitas Perda Zakat


Sedikitnya ada lima daerah di Jawa Barat yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat. Yakni Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Garut dan Pemerintah Kabupaten Karawang. Sedangkan daerah yang kini sedang menggagas menerbitkan Perda Pengelolaan Zakat, diantaranya Kota Tasikmalaya.Sangat signifikan wacana itu digulirkan kembali saat ini. Mengingat serapan zakat (khususnya zakat mal/harta) termasuk di Jawa Barat masih dalam posisi biasa-biasa. Kondisi ini dapat dilihat dari masih timpangnya rasio perhitungan potensi zakat di para aghniya dengan serapan zakat setiap tahun di Badan Amil Zakat (BAZ). Berdasarakan laporan BAZ Provinsi Jawa Barat (Pikiran Rakyat,
20/01/09) potensi zakat mal per bulan mencapai Rp75 miliar. Angka tersebut berdasarkan asumsi jika 7,5 juta kaum kaya di Jabar menyerahkan zakat Rp10.000 per bulan per orang. Sedangkan perolehan zakat di BAZ Provinsi Jabar hanya Rp8M pada tahun 2007 dan Rp9 M pada tahun 2008.

Efektifkah?
Setidaknya ada dua tanggapan terhadap Perda Pengelolaan Zakat. Pertama, tanggapan apatis. Hal ini berdasarkan argumentasi, dari sisi disiplin hukum secara nasional belum sepenuhnya mendukung terhadap totalitas pelaksanaan pengelolaan zakat. Meski diakui, diterbitkannya UU No 39 tahun 1999 tentang Penglolaan Zakat sangat membanggakan di tengah derasanya tudingan ekslusifisme Islam serta isu perda syariah. Sedikit banyak UU tersebut memberi angin segar kepada umat Islam dalam menunaikan salah satu rukun Islam yang lima diakomodir oleh negara.
Namun demikian, UU yang diterbitkan masa Presiden BJ Habibie itu masih terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya belum singkron antara aturan wajib pajak dengan wajib zakat. Meski para aghniya menunaikan zakat, mereka tetap terbebani wajib bayar pajak. Aghniya memiliki beban ganda (doble burden) yakni bayar pajak dan zakat.
Kelemahan UU Pengelolaan Zakat juga belum mencantumkan sanksi terhadap para pengemplang zakat secara mengikat dan memaksa. Padahal salah satu kekuatan hukum, apabila di dalamnya ada sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sanksi hanya dicantumkan bagi pengelola zakat (pengurus BAZ/LAZ) berupa denda atau kurungan penjara jika terbukti sah dan meyakinkan menyelewengkan harta zakat.
Akibatnya, UU Pengelolaan Zakat selama ini dinilai hanya mampu mendorong pembentukan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat (BAZ/LAZ).
Mungkin dengan latar belakang seperti itu, Departemen Agama RI mengajukan revisi UU No 39/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu usulannya, akan menghilangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan pengelolaan zakat disentralisir di satu pintu. Disebutkan pula dalam materi revisi, akan memuat sanksi bagi para pengemplang zakat, termasuk akan mengurangi kewajiban membayar pajak bagi wajib zakat.
Pandangan kedua terhadap Perda Pengelolaan Zakat sangat optimis akan mampu meningkatkan daya serap zakat. Ini karena perda Pengelolaan Zakat dipandang akan lebih mempertegas UU yang sudah terlebih dahulu diterbitkan. Sebagai contoh, di Kota Cilegon sejak memiliki Perda Pengelolaan Zakat tahun 2001 perolehan zakat mengalami peningkatan signifikan. Dilaporkan, pada tahun 2000 perolehan zakat hanya Rp100 Juta. Namun pascadiberlakukan Perda Pengelolaan Zakat, tahun 2001 bertambah menjadi Rp156 juta, tahun 2002 Rp250 juta, tahun 2003 mencapai 350 juta, tahun 2004 Rp415 juta dan tahun 2005 mencapai Rp500 juta.
Hemat penulis, seandainya Perda Pengelolaan Zakat hanya untuk penegasan dan tidak dibarengi sanksi-sanksi, justru keberadaannya hanya mengulang-ulang isi undang-undang zakat yang jangkauannya lebih luas. Sehingga tidak menjamin dana zakat yang potensial itu dapat terserap secara maksimal.
Sementara, jika kemudian dalam perda mencantumkan sanksi bagi pengemplang zakat, siapa yang berhak mengeksekusi? Selama ini, pengawal perda adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bisakah Satpol PP mengawal realisasi perda pengelolaan zakat, termasuk menangkap atau merazia para pengemplang zakat layaknya merazia para PSK atau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bandel.

Sinkronisasi
Melihat kondisi ini, urgensinya bukan semata-mata menerbitkan perda zakat. Namun ada pekerjaan yang lebih luas, bagaimana mendorong penataan tertib hukum menyangkut mekanisme kerja secara sinergi dengan lembaga hukum terkait secara nasional. Kalau sudah sinkron, yang menindak wajib zakat yang ngemplang adalah aparat penegak hukum. Bisa polisi, kejaksaan bahkan lebih luas Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK). Para penunggak zakat setatusnya harus disamakan dengan pengemplang pajak atau bahkan para koruptor.
Namun gagasan penerbitan perda pengelolaan zakat di beberapa daerah yang belum punya, harus tetap diapresiasi dan didorong semua pihak. Meski alangkah baiknya, pengesahannya menunggu selesai revisi UU No 39/1999. Sehingga isi perda bisa lebih disesuaikan dengan keadaan UU revisi. Kita tidak berharap, perda-perda yang diterbitkan –tidak hanya perda pengelolaan zakat— tak berdampak sama sekali. Wallohualam. (*)

Penulis, pengurus Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI Orda Tasikmalaya
juga aktif di Forum Kajian Isu-Isu Strategis (FKIIS) Tasikmalaya.

Masalah Gakin dalam BOS

Musim penerimaan siswa baru (PSB) sudah di mulai. Berbagai spanduk terpasang di lokasi-lokasi strategis dengan isi informasi kelebihan sekolah masing-masing. Tak lupa disebutkan, membebaskan biaya pendidikan, serta biaya-biaya lain yang biasanya dimunculkan saat PSB.
Informasi yang membebaskan berbagai macam biaya pendidikan sebenarnya sudah tidak aneh. Kini, di setiap gedung SD/MI, SMP/MTs menyebutkan dalam spanduk ”menyelenggarakan pendidikan gratis bagi seluruh siswa” untuk sekolah negeri dan ”membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin” di sekolah swasta. Pengumuman itu terkait peningkatan dana biaya operasional sekolah (BOS) tahun 2009 dari tahun sebelumnya termasuk alokasi buku di dalamnya.
Namun demikian, dalam realisasi pendidikan gratis masih terdapat kendala. Salah satunya terkait penggratisan siswa di SD/MI, SMP/MTs swasta juga Sekolah Bertarap Internasional (SBI) dan rintisannya. Di sekolah tersebut, hanya menggratiskan siswa miskin. Ada juga yang menambahkan gratis dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, meski miskin kalau tidak ada faktor pendukung atau mencapai syarat tertentu, di sekolah swasta atau SBI anak-anak miskin harus siap-siap menghadapi beban biaya pendidikan.

Masalah Kategori Gakin
Di tanah air, ada dua lembaga yang diakui otoritasnya dalam menentukan keluarga miskin, prasejahtera atau sejahtera. Yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki kekuatan penuh karena sama-sama dimiliki pemerintah atau plat merah.
Namun meski keduanya memiliki otorits yang diakui, ternyata masih memunculkan persoalan ketika hanya salah satu produknya dijadikan acuan pengambilan kebijakan. Di antaranya terkait data untuk pemberian Bantuan Tunai Langsung (BLT). Eksesnya, pemberian BLT pada gakin bukan malah membuat masyarakat tentram, tetapi menimbulkan kekisruhan akibat konflik di akar rumput.
Dalam pemberian BLT tersebut, pemerintah hanya berpedoman pada kriteria gakin menurut data BPS. Sedangkan kebanyakan warga bahkan aparat RT/RW hingga kelurahan dan kecamatan, menilai keluraga miskin dari kenyataan yang ada di lapangan juga apa yang terlihat secara kasat mata.
Kelemhan data BPS di atas lantaran metode pengumpulan data gakin berdasarkan sampling atau acak. Ini berbeda dengan data yang dikaluarkan BKKBN yang dinilai lebih falid dalam mentukan jumlah penduduk miskin, pra sejahtera atau sejahtera. BKKBN akan tahu jumlah warga miskin di daerah tertentu. Ini mengingat BKKBN mendata langsung secara individu yang dikumpulkan melalui pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Tentu saja kota dan kabupaten berdasarakan data hasil laporan kecamatan, kelurahan, RW juga RT yang sehari-hari bergaul dengan objek pendataan.
Sebagai contoh lagi, data keluarga miskin di Indonesia menurut versi BPS sebanyak 16,6 persen pada tahun 2004. Sedangkan menurut data BKKBN pada tahun yang sama sebanyak 30 persen dari jumlah penduduk. Dari data seperti ini saja, data gakin versi BKKBN lebih besar jumlahnya ketimbang BPS. Akibatnya –karena yang digunakan dalam pembagian BLT data BPS—banyak keluarga miskin yag tidak kebagian jatah BLT.
Perbedaan ini karena perbedaan indikator menentukan miskin. Misalnya; indikator BPS, penduduk miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp180 ribu per bulan. Sedangkan indikator internasional yang juga digunakan BKKBN, termasuk miskin adalah orang yang berpenghasilan di bawah Rp300 ribu per bulan. Dari sini saja dapat difahami, jika BPS memiliki data lebih sedikit gakin.
Lantas bagaimana kalau dualisme data tersebut diterapkan untuk kebijakan di dunia pendidikan? Siapa siswa miskin, siapa siswa yang orang tuanya kaya? Lantas siapa yang masih harus bayar dan siapa yang tidak boleh dipungut?
Perlu Satu Kesepakatan
Jika dua indikator kemiskinan yakni versi BPS dan versi BKKBN tidak bisa dikomrpomi, harus ada salah satu yang diambil. Apakah menggunakan versi BPS atau BKKBN. Namun mengambil masing-masing versi miskin harus melalui kesepkatan nasional dan difahami oleh seluruh masyarakat. Sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial serta perasaan diskriminatif antara yang biaya pendidikannya digratiskan --karena termasuk miskin-- dan siswa yang masih bayar --karena masuk kategori kaya-.
Namun untuk menunggu “konvensi” nasional, tentu membutuhkan waktu tak cepat. Padahal kebutuhan itu sangat mendesak. Maka disini harus dikembalikan kepada pemerintah daerah, bupati atau wali kota. Misalnya, jika di Jawa Barat menyepakati data gakin yang digunakan dari BPS atau BKKBN, itu harus disepakati oleh semua sekolah, yang dalam hal ini SBI (dan rintisannya) juga sekolah SD/SMP swasta. Sedangkan kini belum ada kesepakatan. Tanpa kesepakatan itu, dikhawatirkan model penggratisan siswa SD/SMP di sekolah swasta dan SBI ini terjadi kisruh seperti kasus BLT. Kalau menyangkut yang gratis-gratis, orang akan lebih senang mengaku miskin karena anaknya tak harus bayar biaya sekolah.
Selain kesepahaman di atas, perlu diatur partisipasi orang tua siswa yang dinilai kaya. Mereka oleh pemerintah mesti ”dipaksa” berpartisipasi dalam pendidikan minimal kepada sekolah, di mana anaknya belajar. Ini mirip kebijakan presiden Amerika Serikat, Mr Barack Obama yang memberlakukan pajak tinggi kepada orang–orang kaya Amerika.
Diharapkan, model seperti ini akan menjaga asas keadilan sosial juga membantu sekolah dalam membiayai siswa miskin dari hasil subsidi silang. Bukankah pada harta orang-orang kaya (aghniya) itu terdapat hak-hak orang miskin? *

Penulis, pengurus Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI Orda Tasikmalaya.