Segera Akhiri Ketimpangan Ekonomi

Edisi 18 Desember Radar Tasikmalaya melaporkan seorang anak, warga Kampung Genteng RT 05/01 Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya mengalami gizi buruk (marasmus). Nama anak itu Dikri Nur Muhammad yang masih usia 2,5 tahun. Ia putra pasangan Ade Suhendar dan Iis Ismawati (alm), memiliki berat badan hanya 8 kg dan tinggi badan 80 cm. Awalnya, Dikri lahir dengan berat badan normal seperti anak lainnya, seberat 3 kg.
Untuk mengobati anaknya itu, ayahanda Dikri, Suhendar tidak tinggal diam. Ia berusaha sekuat tenaga meski harus menjual harta benda miliknya yang tak seberapa. Namun sayang, anak malang ini belum bisa disembuhkan. Ia tetap hidup dalam kondisi tak seperti anak sebaya lainnya. "Semula, saat istri saya masih hidup, Dikri menderita panas, kemudian kejang-kejang. Kami sempat membawa ke RS Hasan Sadikin Bandung. Tapi karena tak ada biaya, ditambah ibunya meninggal, akhirnya Dikri kami bawa pulang paksa," katanya waktu itu.
Bila melihat latar belakang Dikri, jelas keluarganya kurang mampu dalam memberi asupan gizi. Meskipun mereka sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada anaknya itu.
Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, sejak Januari hingga pertengahan Desember 2007, bayi yang mengalami gizi buruk mencapai 600 dari 60.000 bayi yang lahir. Atau bila dipersentasekan mencapai 1 persen.
Namun demikian, pihak dinas kesehatan berdalih, angka itu bukan angka kritis sebuah daerah dalam hal gizi buruk. Melainkan masih dalam skala kekurangan asupan makanan bergizi. Sedangkan balita yang mencapai gizi buruk kritis hingga disebut marasmus tercatat hanya tiga balita termasuk di dalamnya Dikri. "Berdasarkan laporan dari posyandu, kategori gizi buruk di kita bukan tahap kritis. Tapi kekurangan asupan makanan bergizi, hingga menyebabkan turunnya berat badan selama tiga bulan berturut-turut," papar Kadinkes Kota Tasikmalaya H Ahmad Harris waktu itu.
Lanjutnya, anggaran pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menangani persoalan balita yang mengalami gizi buruk hanya Rp200 juta. Anggaran sebesar itu kata Harris belum bisa menangani secara maksimal
Terlapas dari argumen di atas, kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Sebab di lain pihak, banyak program yang dibuat pemerintah. Akan tetapi hasilnya belum bisa menghilangkan kasus-kasus seperti yang menimpa Dikri di atas.
Padahal seperti dalam kampanya yang selama ini digembar-gemborkan, pemerintah bertekad meminimalisir Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA) atau meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Misalnya, melalaui Program Pendanaan Kompetensi (PPK) IPM Jawa Barat yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah di daerah sasaran.
Program ini dimaksudkan meningkatkan IPM di atas, yang diyakini sebagai tolok ukur kualitas hidup manusia. Tolok ukur ini, melalaui tingat daya beli masyarakat, tingkat pendidikan serta mudahnya akses masyarakat terhadap kesehatan.
Diharapkan, keluarga miskin bisa meningkat pendapatannya melalui PPK IPM Bidang Daya Beli, sehingga mereka bisa menyekolahkan anaknya. Demikian juga seorang ibu hamil tidak lagi cemas saat menghadapi masa-masa kelahiran. Misalnya dengan program PPK-IPM bidang kesehatan. Salah satunya membuat kelurahan siaga.
Namun sayang, nampaknya program ini, kurang begitu dirasakan oleh masyarakat luas. Sebagai contoh kasus, seperti dilaporkan Radar Tasikmalaya, 21 Desember 2007, seorang ibu melahirkan di sebuah gudang (kediamannya) lantaran tidak bisa melahirkan di bidan juga karena tidak memiliki biaya.
Ibu itu bernama Heni (32) istri Dedi Mulyadi (35) yang bekerja sebagai tukang becak, warga Kampung Cempakawarna RT 02/07 Kelurahan Cilembang. Ia tidak bisa melahirkan di bidan seperti halanya orang-orang yang mampu. Sedangkan fasilitas untuk keluarga miskin dilaporkan bidan sudah habis. Namun bersyukur, bayinya lahir dengan bantuan seorang dukun anak (paraji) selamat dan lancar. Jika melihat kasus di atas, lagi-lagi yang menjadi kambing hitam kekurangan ekonomi keluarga. Ini seperti yang dialami Dikri di Kawalu, mengalami gizi buruk lantaran orang tuanya tidak bisa memberikan asupan gizi yang memadai.
Memang, persoalannya bukan semata-mata faktor eksternal. Faktor internalpun, seperti perilaku orang tua (ibu) saat hamil menjadi faktor yang menentukan. Namun demikian, faktor eksternal juga mesti diperhatikan. Sebab rata-rata, kekurangan gizi itu dialami oleh keluarga yang hidup di bawah kemiskinan. Mereka bukan malas bekerja, tetapi lebih pada tidak ada kesempatan bekerja untuk mendongkrak ekonomi keluarganya yang serba walurat.
Melihat demikian, semestinya, pemerintah lebih fokus bagaimana mengurangi angka pengangguran, baik yang teselubung maupun yang terbuka. Kebijakan ini juga perlu didukung oleh sikap politik para wakil rakyat yang duduk atas nama rakyat yang mustadzafin (tertindas) itu. Dikatakan mustadzafin, karena mereka tergilas sistem yang tidak berpihak kepadanya. Sebaliknya, sistem hanya berpihak kepada para pemilik modal (kapitalistik).
Sepertinya, tak ada proteksi terhadap keberlangsungan para pengusaha kecil. Sebagai contoh, tak pernah ditemukan resep jitu menyelesaikan persoalan Pedaganag Kaki Lima (PKL). Namun yang dilakukan hanya kebijakan reaktif, merazia atau menggusur para PKL dengan alasan hukum yang sama-sama tidak berpihak kepada mereka. Padahal, mungkin para PKL itu, orang tua seperti halnya ayah Dikri, atau seorang suami seperti Dedi Mulyadi yang menginginkan kelahiran anaknya melalui bantuan bidan yang mengeluarkan biaya tak sedikit.
Jelas, semua masalah di atas bermuara pada ketimpangan ekonomi. Di lain pihak, para pengusaha menerik bermiliar-milar keuntungan di pusat kota. Sementara orang miskin semakin terpinggirkan dan hidup di gang-gang sempit dan kotor.
Maka ke depan, perlu kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin ini dengan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya serta menyadarkan agar mereka bangkit. Tanpa itu, rasanya sia-sia, pemerintah membuat program yang menghabiskan puluhan miliar rupiah. Apalagi bila dana yang digelentorkan hanya berputar pada lingkaran elit-elit birokrasi dan lingkaran kekuasaan. (anep paoji)

Menyoal Razia KTP Mahasiswa

Artikel ini sudah dimuat di Radar Tasikmalaya Edisi, 24 Desember di halaman 10 kolom wacana.

Dalam razia yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tasikmalaya Selasa (18/12) malam, berhasil menjaring beberapa PSK yang sedang mangkal. Selain itu, belasan mahasiswi kedapatan tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Mereka kebanyakan penghuni kos-kosan di bilangan Jalan Siliwangi. Mereka langsung digelandang seperti halnya para Pekerja Seks Komersial (PSK). Razia yang dinamai Pro Yustisi ini melibatkan Dinas Kependudukan KB dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya.

Kepala Disduk KB Naker Jumli Sutisna Widjaja menyebutkan, razia Pra Yustisi tersebut sebagai langkah agar penduduk –tentu juga pendatang- menyadari akan pentingnya memiliki kartu tanda identitas semisal KTP. Apalagi dalam aturan disebutkan, masa tinggal 30 hari, harus sudah mempunyai KTP. (Radar Tasikmalaya, Edisi 19 Desember).

Menanggapi hal itu, kepada penulis, Kabiro Humas Unsil Ecky Sumawidjaja menegaskan, semestinya razia KTP bagi mahasiswa melibatkan pihak universitas. Bagaimana pun, mahasiswa masih terkait proses pembinaan dari fakultas masing-masing, mereka sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan tinggi. Ecky juga menyesalkan mengapa razia tersebut dilakukan pada malam hari.

Khawatir, itu menimbulkan citra negatif terhadap para mahasiswa yang terjaring. Padahal katanya, alangkah lebih baik bila petugas mendatangi kampus siang hari dengan cara baik-baik dan sopan. Atau dalam pelaksanaan razia dibarengi dengan pihak universitas. "Kami siap membantu pemerintah. Dan secara prinsip kami sependapat untuk menertibkan KTP terhadap mahasiswa itu," terangnya.

Ecky juga mempertanyakan, mengapa dalam razia itu, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari universitas tidak diakui. Padahal, kartu itu juga bisa menjadi bukti legal, karena mereka sedang belajar di sebuah lembaga pendidikan. Apalagi bagi para mahasiswa yang jauh dari tempat tinggalnya, minimal sebelum mereka mendapat KTP di tempat baru.

Secara objektif, penertiban KTP serta kartu identitas lainya perlu didukung masyarakat. Ini terkait dengan kepentingan si pemiliki identitas itu. Dipastikan, seorang gelandangan, karena tidak memiliki KTP dan kartu keluarga ia kehilangan kesempatan mendapat bantuan, semisal Bantuan Langsung Tunai (BLT) beberapa waktu lalu.

Begitupun bila akan mengajukan kredit ke bank, nyicil sepeda motor atau rumah, tidak akan dikabulkan apabila tidak memiliki KTP. Demikian juga seorang suami istri yang hanya nikah secara agama, akan dianggap sedang mesum manakala mereka kedapatan petugas di hotel saat razia berlangsung. Begitulah kira-kira argumen sosial pentingnya memiliki KTP. Tentu, argumen hukum sudah pasti dan sanksinya lebih tegas. Meskipun terkadang masih ngaret alias terlalu pleksibel.

Terkait razia KTP yang hasilnya kebanyakan mahasiswi, ini yang mesti jadi pertanyaan. Mengapa Satpol PP merazia KTP di saat razia yang sama terhadap para PSK? Memang bisa saja, itu karena alasan teknis juga faktor biaya. Namun semestinya, petugas juga bersikap lebih arif. Mengingat efek psikologis massa akan menyamakan antara PSK dengan mahasiwi saat mereka digiring petugas Satpol PP. Apakah sama tingkat kesalahan antara PSK dengan orang yang tidak memiliki KTP?

Saat razia dilakukan, petugas juga memasuki rumah kos-kosan. Seolah-olah lokasi kos-kosan menjadi sarang maksiat. Sebab masyarakat sekitar tidak mau tahu, apakah razia itu bagi para PSK, dugaan kepemilikan narkoba atau razia teroris. Yang mereka ketahui, hasilnya, mahasiswa digiring petugas yang biasanya menggiring PSK dalam razia-razia.

BUKAN SEKEDAR KTP
Lepas dari persoalan di atas, keberadaan rumah kos-kosan sedikit banyak mengundang persoalan tersendiri. Meskipun diakui sangat membantu, namun diyakini pula menjadi penyumbang terbesar terhadap merosotnya moralitas mahasiswa yang masih remaja itu.

Iif Wijayanto, penulis buku "Seks In The Cost" dalam bukunya "Universitas, Kost-Kosan dan Pondokan" menyebutkan, bahwa kos-kosan sudah berubah fungsi dari fungsi asalnya. Salah satunya, dari fungsi tempat menginap dan belajar, sudah menjadi lokasi strategis untuk "mentrasfer ilmu" soal esek-esek.

Perilaku itu akan sangat mudah terjadi, apabila rumah kos-kosan discampur antara laki-laki dan perempuan. Bukankah di Kota Tasikmalaya juga banyak rumah kos-kosan model itu yang juga tanpa ditunggui induk semangnya? Jelas, ini sangat mengkhawatirkan. Apalagi, kontrol sosial terhadap rumah kos-kosan biasanya sangat longgar terutama di loksi-lokasi elit. Apalagi tak jarang pula, perumahan elit dijadikan rumah kos-kosan oleh para pemiliknya. Padahal, tingkat kepedulian masyarakat di perumahan elit, lebih cair, ketimbanga di luar.

Pola kemasyarakatan seperti itu, tentu akan melunturkan nilai-nilai lokal yang selama ini dipegang. Masyarakat juga cenderung apatis melihat tradisi yang dilanggar secara berulang-ulang. Di masyarakat lokal tetangga akan usil bila melihat seorang laki-laki berada dalam kos-kosan putri sudah larut malam atau sebaliknya. Namun tidak di rumah kos-kosan. Maka seiring berjalannya waktu, fenomena itu akan menjadi kebiasaan dan bukan lagi menjadi hal yang tabu.

Memang, di Kota Tasikmalaya, kondisinya belum separah di kota-kota besar. Namun perlahan, nilai-nilai moral dan kerifan lokal akan semakin tergerus. Sekarang juga, dengan munculnya perumahan-perumahan elit, dipastikan tradisi lokal akan berganti wujud dengan tradisi baru yang terbentuk oleh lingkungan itu. Misalnya, bila dalam masyarakat tradisional ada tradisi pengajian mingguan, bulanan juga peringatan hari-hari besar keagamana juga gotong royong membersihkan lingkungan, di pemukiman baru biasanya jarang dijumpai.

Maka, nampaknya, razia penertiban bukan semata-mata berhenti pada KTP. Akan tetapi, memerlukan perencanaan yang lebih matang dan jangka panjang, menyangkut regulasi serta tata tertib hukum yang dianut. Justru yang menjadi pertanyaan, mengapa tidak terlebih dahulu menertibkan kos-kosan yang penghuninya campur antara laki-laki dan perempuan itu? Bukankah itu sangat potensial menimbulkan kemaksiatan?

Kini, rumah kos-kosan sudah menjadi industri yang menjanjikan. Dikatakan industri, karena relasi antara pengguna rumah kos-kosan bukan lagi hubungan kekeluargaan, di mana pemilik rumah akan menjadi orang tua si penghuni kos-kosan. Akan tetapi, sudah bergeser pada hubungan bisnis semata. Asal bayar, selesai persoalan. Tak ada kepedulian untuk membina penghuninya agar mereka cepat lulus kuliah atau sukses dalam belajar.

Sementara, di lokasi yang mahal, penghuni cukup terjamin kebebasannya. Bahkan menjadi kesan, semakin mahal menyewa, semakin bebas pula pergaulan. Sayang, di Tasikmalaya ini, belum ada penelitian berapa jumlah orang married by accident (MBA) dari rumah kos-kosaan itu.

Namun untuk menertibkan perlu aturan yang jelas. Minimal setingkat perda atau peraturan wali kota. Sebab saat ini, yang menjadi dasar hukun razia-razia oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya salah satunya Perda Nomor 5 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum. Dari dasar hukum itulah, seabreg persoalan -yang biasa disebut penyakit masyarakat- bisa dirazia. Mulai para PSK, pedagang VCD, rumah kos-kosan, hotel-hotel kelas melati (tidak hotel berbintang), warung jamu, Pedagang Kaki Lima (PKL) di pusat kota hingga para gelandangan yang sedang mengemis. Padahal yang dikatakan penyakit masyarakat atau mengganggu ketertiban umum, bisa saja hanya persepsi penguasa atau minimal pejabat di Satpol PP. Lantas apa jadinya, bila penertiban yang berakibat fatal pada orang-orang yang terkena razia, bersumber dari persepsi dan interpretasi terhadap perda itu?

Maka, semestinya, pemerintah juga menerbitkan perda yang bisa mengatur secara spesipik. Apa salahnya bila dibuat Perda Kos-kosan termasuk aturan menyewakan rumah dengan tujuan bisnis. Di dalamnya bisa mengatur juga kelayakan rumah kos-kosan dan juga standar mutu rumah yang bisa dihuni atau disewakan.

Bahkan tak ada salahnya, bila rumah kos-kosan ke depan menjadi salah satu aset bagi pemasukan kas daerah melalui retribusinya. Sehingga saat satpol PP merazia tidak serta merta seenaknya menggedor-gedor pintu kamar anak kos. Namun terlebih dahulu melihat dokumen pemilik kos-kosan, menyangkut identitas para penghuni kos. Sehingga tidak terkesan, mereka menyamakan antara mahasiswa dengan para PSK.(*)
Penulis, salah seorang redaktur Radar Tasikmalaya