Minimalkan Kecurangan UN

Artikel ini telah dimuat di PIkiran Rakyat (PR) edisi Selasa, 28 April 2009
Indikasi kebocoran soal ujian nasional (UN) selalu menyertai pelaksanaan UN setiap tahun, baik setingkat SMP/MTs maupun SMA/MA. Demikian juga dalam pelaksanaan UN SMA/MA yang baru kelar pekan lalu, indikasi kebocoran soal dan kecurangan UN merebak, termasuk di Jawa Barat. Seperti yang tersiar di media massa, beredarnya kunci jawaban hampir semua mata pelajaran. Mudah-mudahan penyelenggaraan UN SMP/MTs yang mulai digelar Senin (27/04), lancar sesuai yang diharapkan.
Dari beberapa kasus indikasi kecurangan dalam UN, dapat disimpulkan beberapa motif. Pertama, siswa memperoleh kunci jawaban sebelum memasuki ruang ujian, baik melalui SMS atau melalui catatan kecil. Siswa pun diimbau datang lebih pagi ke sekolah, untuk memperoleh kunci jawaban.
Kedua, ada indikasi, guru atau yang terdiri dari "tim sukses UN" di masing-masing sekolah, membantu mengisi lembar jawaban komputer. Waktu pengisian dilakukan setelah siswa pulang, sebelum lembar jawaban disampaikan kepada dinas yang harus tiba pukul 12.00 WIB. Waktu yang diperlukan cukup luang. Ada sekitar satu hingga dua jam, sehingga memungkinkan jika dimanfaatkan untuk pengisian lembar jawaban. Informasi seperti itu beredar di antara para tim sukses UN, yang kerap kali dibantah para pengelola pendidikan.
Untuk motif kedua, tentu dirasakan lebih "aman" ketimbang motif pertama yang lebih konvensional. Hal ini, karena siswa tidak akan berceritera kepada siapa pun, karena dia merasa mengerjakan sendiri tanpa pihak yang membantu. Sedangkan jika siswa diberi kunci jawaban baik melalui SMS atau melalui guntingan kertas, biasanya tak kuasa menahan kegembiraannya untuk berbicara pada orang lain. Memang, beredarnya kunci jawaban juga tidak menjamin kebenaran. Bahkan, bisa jadi kunci-kunci itu palsu dan sengaja ada yang menyebarkan untuk membuat kekacauan.
Untuk motif lembar jawaban siswa dikerjakan tim sukses, penulis baru yakin saat menyaksikan laporan khusus di salah satu televisi swasta. Seorang guru di salah satu SMA di Kabupaten Garut mengaku diajak menyukseskan UN, meski secara prinsip dia tidak suka dengan praktik begitu. Teknisnya –masih dalam laporan itu—tim sukses menyediakan plastik transparan yang sudah diberi bulatan, sesuai dengan letak jawaban yang dianggap benar. Saat plastik dirapatkan dengan LJK yang telah dikerjakan siswa, kelihatan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau tidak sesuai dengan bulatan hitam di plastik, segera diganti karena itu dipastikan salah. Namun, para tim sukses juga sangat hati-hati. Mereka tidak sampai membenarkan jawaban seratus persen untuk menghindari kecurigaan.
Mengapa ada praktik demikian? Lepas dari kontroversi pemberlakuan standar angka kelulusan, diakui atau tidak, angka kelulusan UN layaknya hantu yang menakutkan. Ketakutan bukan saja dirasakan siswa dan orang tua siswa, tetapi oleh pengelola pendidikan, khususnya yang langsung terkait dengan praktik pengajaran di sekolah. "Apa kata dunia" jika banyak siswa yang tidak lulus dalam mata pelajaran yang di-UN-kan. Bukan saja guru mata pelajaran yang menanggung malu, tetapi kepala sekolah, pejabat terkait, dinas terkait, bahkan daerah tertentu. Lebih jauh bila sekolah bersangkutan menyandang predikat favorit atau diembel-embeli standar, yang secara kualitas harus lebih baik daripada sekolah yang biasa-biasa saja. Lebih luas pula, rasa malu akan dirasakan dunia pendidikan secara umum. Mengingat, anggaran pendidikan yang digelontorkan negara sedemikian besar.
Ketakutan tersebut secara langsung atau tidak, bisa meneror psikologis para pengelola pendidikan. Sebab, kesuksesan kelulusan siswa dalam UN adalah tanggung jawabnya. Namun, sangat disesalkan, bila rasa tanggung jawab itu diaplikasikan dengan cara-cara yang kurang bertanggung jawab.
Tentu, semua ini jangan dikatakan satu tuduhan. Sebab, di pihak lain masih banyak sekolah yang jujur dalam pelaksanaan UN dan tidak menggadaikan kejujuran hanya untuk satu angka. Ingat, dunia pendidikan juga layaknya dunia lain, yang tidak dijamin steril dari praktik kecurangan. Dengan demikian, saat dirasakan ada ancaman, siapa pun bisa terjerumus pada tindakan rendah. Pendidik pun bisa melupakan tugas mulianya memanusiakan manusia itu.
Terima kenyataan
Untuk meminimalkan kecurangan dalam UN, kuncinya harus betul-betul kembali pada aturan serta memaksimalkan pengawasan dari tim yang kini sudah tersedia. Apalagi, mulai distribusi soal hingga pelaksanaan UN, keterlibatan aparat, pengawas, dan tim independen porsinya lebih luas lagi. Secara kasat mata, mekanisme seperti itu akan mempersempit ruang gerak siapa pun yang akan berbuat curang. Mereka harus betul-betul jeli menangkap kemungkinan di mana kecurangan itu bakal terjadi.
Lebih penting lagi, harus ada iktikad lebih serius dari pengelola pendidikan. Mereka harus berani menerima kenyataan, bahkan menanggung malu dari apa pun yang menimpa siswanya terkait hasil UN. Seburuk apa pun nilai UN, harus dimaknai sebagai konsekuensi upaya meningkatkan standar pendidikan di tanah air tercinta ini. Tanpa keberanian menerima kenyataan, berapa pun standar angka kelulusan UN dipatok oleh negara, bukannya menghasilkan kualitas pendidikan lebih baik, tetapi sebaliknya, semakin amburadul. Sebab, ekses ambisi untuk mendapat nilai yang lebih bagus itu, bisa menyeret para pelaku pendidikan di tingkat pelaksana berbuat curang bahkan bertindak munafik (hipokrit).***
Penulis, pengurus Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI Orda Tasikmalaya.

Realisasi BOS, Samakan Data Gakin

Oleh: Anep Paoji

Secara prinsip, menggratiskan biaya pendidikan sekolah dasar (SD) dan SMP tidak ada persoalan. Apalagi, kini sudah direalisasikan penambahan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang peningkatannya cukup signifikan sejak awal 2009. Praktis kondisi sekarang, sekolah tidak boleh lagi memungut dana dari orang tua murid. Orang tua murid hanya dibebani pembiayaan siswa yang sifatnya pribadi. Seperti alat tulis, buku tulis, uang saku dan lain-lain. Sedangkan biaya iuran bulanan, biaya ujian sudah ditanggung oleh pemerintah. Bahkan aturan lebih tegas. Bila ada sekolah yang memungut biaya padahal sudah terkaper dana BOS, sekolah tersebut harus diberi sanksi.
Namun demikian persoalan masih ada. Salah satunya terkait penggratisan siswa di SD/SMP dan sederajat dengan embel-embel sekolah swasta juga Sekolah Bertarap Internasional (SBI) dan rintisannya. Di sekolah tersebut, hanya menggratiskan siswa miskin. Ada juga yang menambahkan ”menggratiskan sekolah bagi siswa miskin berprestasi”. Artinya, bagi siswa yang orang tuanya dinilai mampu, di sekolah swasta, SBI masih boleh dibebani.

Kategori Miskin
Di tanah air, ada dua lembaga yang diakui otoritasnya dalam menentukan keluarga miskin, prasejahtera atau sejahtera. Yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki kekuatan penuh karena sama-sama dimiliki pemerintah atau plat merah.
Namun meski keduanya memiliki otorits yang diakui, ternyata masih memunculkan persoalan ketika hanya salah satu produknya dijadikan acuan pengambilan kebijakan. Di antaranya terkait data untuk pemberian Bantuan Tunai Langsung (BLT). Eksesnya, pemberian BLT pada gakin bukan malah membuat masyarakat tentram, tetapi menimbulkan kekisruhan akibat konflik di akar rumput.
Dalam pemberian BLT tersebut, pemerintah hanya berpedoman pada kriteria gakin menurut data BPS. Sedangkan kebanyakan warga bahkan aparat RT/RW hingga kelurahan dan kecamatan, menilai keluraga miskin dari kenyataan yang ada di lapangan juga apa yang terlihat secara kasat mata.
Kelemhan data BPS di atas lantaran metode pengumpulan data gakin berdasarkan sampling atau acak. Ini berbeda dengan data yang dikaluarkan BKKBN yang dinilai lebih falid dalam mentukan jumlah penduduk miskin, pra sejahtera atau sejahtera. BKKBN akan tahu jumlah warga miskin di daerah tertentu. Ini mengingat BKKBN mendata langsung secara individu yang dikumpulkan melalui pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Tentu saja kota dan kabupaten berdasarakan data hasil laporan kecamatan, kelurahan, RW juga RT yang sehari-hari bergaul dengan objek pendataan.
Sebagai contoh lagi, data keluarga miskin di Indonesia menurut versi BPS sebanyak 16,6 persen pada tahun 2004. Sedangkan menurut data BKKBN pada tahun yang sama sebanyak 30 persen dari jumlah penduduk. Dari data seperti ini saja, data gakin versi BKKBN lebih besar jumlahnya ketimbang BPS. Akibatnya –karena yang digunakan dalam pembagian BLT data BPS—banyak keluarga miskin yag tidak kebagian jatah BLT.
Perbedaan ini karena perbedaan indikator menentukan miskin. Misalnya; indikator BPS, penduduk miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp180 ribu per bulan. Sedangkan indikator internasional yang juga digunakan BKKBN, termasuk miskin adalah orang yang berpenghasilan di bawah Rp300 ribu per bulan. Dari sini saja dapat difahami, jika BPS memiliki data lebih sedikit gakin.
Lantas bagaimana kalau dualisme data tersebut diterapkan untuk kebijakan di dunia pendidikan? Siapa siswa miskin, siapa siswa yang orang tuanya kaya? Lantas siapa yang masih harus bayar dan siapa yang tidak boleh dipungut?

Perlu Satu Kesepakatan
Jika dua indikator kemiskinan yakni versi BPS dan versi BKKBN tidak bisa dikomrpomi, harus ada salah satu yang diambil. Apakah menggunakan versi BPS atau BKKBN. Namun mengambil masing-masing versi miskin harus melalui kesepkatan nasional dan difahami oleh seluruh masyarakat. Sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial serta perasaan diskriminatif antara yang biaya pendidikannya digratiskan --karena termasuk miskin-- dan siswa yang masih bayar --karena masuk kategori kaya-.
Namun untuk menunggu “konvensi” nasional, tentu membutuhkan waktu tak cepat. Padahal kebutuhan itu sangat mendesak. Maka disini harus dikembalikan kepada pemerintah daerah, bupati atau wali kota. Misalnya, jika di Jawa Barat menyepakati data gakin yang digunakan dari BPS atau BKKBN, itu harus disepakati oleh semua sekolah, yang dalam hal ini SBI (dan rintisannya) juga sekolah SD/SMP swasta. Sedangkan kini belum ada kesepakatan. Tanpa kesepakatan itu, dikhawatirkan model penggratisan siswa SD/SMP di sekolah swasta dan SBI ini terjadi kisruh seperti kasus BLT. Kalau menyangkut yang gratis-gratis, orang akan lebih senang mengaku miskin karena anaknya tak harus bayar biaya sekolah.
Selain kesepahaman di atas, perlu diatur partisipasi orang tua siswa yang dinilai kaya. Mereka oleh pemerintah mesti ”dipaksa” berpartisipasi dalam pendidikan minimal kepada sekolah, di mana anaknya belajar. Ini mirip kebijakan presiden Amerika Serikat, Mr Barack Obama yang memberlakukan pajak tinggi kepada orang–orang kaya Amerika.
Diharapkan, model seperti ini akan menjaga asas keadilan sosial juga membantu sekolah dalam membiayai siswa miskin dari hasil subsidi silang. Bukankah pada harta orang-orang kaya (aghniya) itu terdapat hak-hak orang miskin? ***