Benar, Rumput Tetangga Lebih Menggoda

Di suatu sore dalam waktu berbeda datang dua orang dengan tujuan meminta bantuan saya. Orang pertama seorang pegawai di sebuah perusahaan telekomunikasi ternama di tanah air. Orang kedua, tukang becak yang tentu saja tidak memiliki lembaga serta nama perusahaan yang tersohor. Semuanya rekan kerja saya dalam hal jasa pencucian (laundry). Mereka berdua telah menjadi mitra saya dalam posisi masing-masing sekitar tiga bulan lalu.

Mungkin karena merasa sangat akrab, mereka berdua berani mengutarakan apa kesulitan yang dihadapinya. Keluhan keduanya ternyata soal finansial. Tegasnya, mereka meminta bantuan pinjaman uang.

Siapapun tentu pernah atau bahkan akan mengalami kondisi sulit termasuk dalam keuangan. Bisa karena orang tua sakit keras butuh biaya berobat yang tak murah, usaha bangkrut dan terlilit utang, di- PHK, anak-anak butuh biaya pendidikan yang semakin mahal meskipun diumumkan gratis. Juga kebutuhan lain yang tidak pernah diprediksi.

Namun sayang, dalam kondisi yang sama, saya sedang memerlukan hal serupa seperti dua kawan yang baik hati ini. Bahkan secara nominal kebutuhan saya lebih besar dari mereka. Bisa dua hingga lima kali lipat. Bila si karyawan itu butuh untuk biaya kuliah dan tukang becak butuh menebus becaknya, saya membutuhkan uang untuk mengembangkan usaha.

Menanggapi permintaan mereka saya hanya berusaha tenang sambil mengatakan dengan sikap hormat, ”saat ini saya sedang tidak memiliki uang”. Tentu saja ungkapan tersebut disampaikan sebaik mungkin agar bisa dipahami serta diterima oleh pikiran orang-orang yang sedang bingung. Maksudnya, selain jaga imej (jaim) supaya tidak ketahuan saya kere, agar mereka yakin sepenuh hati sebenarnya sahabatnya itu bisa menolong jika kondisinya tepat.

Seperti yang sering kita alami, biasanya saat membutuhkan bantuan orang lain terkadang merasa rendah diri bahkan gampang tersinggung. Kata-kata bijak pun bisa dianggap sindiran atau bahkan usiran. Alhasil, dengan ungkapan wajar itu mereka menerima dan memahami kondisi saya sebenarnya.

Kisah kecil ini bagi saya memberi pesan tersembunyi. Saya merasa hanya saya yang selalu memiliki kebutuhan atau tepatnya keinginan di luar apa yang dimiliki bahkan dari apa yang bisa diusahakan. Saat mengerjakan sesuatu untuk memenuhi keinginan itu seolah-olah sedang mengejar bayangan yang wujudnya berada di ketinggian langit. Ternyata orang lain pun mengalami hal serupa.

Dengan peristiwa seolah-olah sepele itu juga pikiran saya kontan menganalogi. Mungkin apa yang saya lihat tentang kemapanan, kebijaksanaan, kepintaran, kesalehan religius seseorang hanyalah aksesoris yang sengaja dikenakan seperti halnya anting, gelang dan lipstik/make up yang bisa menyamarkan wajah sebenarnya. Bisa jadi kesalehan itu sebatas melakat di baju, kemapanan hanya nampak di kendaraan bahkan kecerdasan hanya terungkap dalam kata kepura-puraaan.

Diam-diam muncul ”kesombongan”, ternyata ada orang yang membutuhkan pertolongan dari apa yang mereka lihat tentang diri saya. Sementara hati kecil bertanya, ”apa yang bisa aku berikan kepadamu kawan, selain semangat dan cita-cita atau bisa jadi kepura-puraan?”. (anep paoji).

Berharap Hadiah Menulis

Saya sering mencari pengumuman lomba karya tulis di internet. Setiap pengumuman yang saya dapatkan kemudian disimpan di dokumen komputer lengkap dengan alamat webnya. Tak lupa di file ditulis tanggal deadline. Bila sempat menyusun karya tulis saya kirimkam meski lebih banyak tidak sempat mengikuti lomba ketimbang yang diikuti. Alasannya klasik. Layaknya penulis pemula, sibuk kerja, tak punya waktu, mandek menulis lagi tidak mud dan tak punya referensi.

Lomba yang sempat saya ikuti bertema-tema sosial, ekonomi, politik atau keagamaan dan cerpen. Di luar itu saya belum mencoba. Apalagi mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang mensyaratkan referensi ilmiah dalam buku-buku, ditambah persyaratan sistematika penulisan yang njlimet. Baru melihat point-point persyaratannya saja sudah mentok. Meski dalam lubuk hati selalu berkata ,”jangan-jangan orang lain sama ogah mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Pesertanya akan sedikit dan peluang untuk mendapat uang hadiah puluhan juta sangat terbuka. Tak ada saingan atau peserta sedikit ketimbang lomba karya tulis biasa-biasa saja,”

Jujur, keikutsertaan dalam berbagai lomba karya tulis karena tergiur iming-iming hadiah. Mulai Rp1 juta hingga Rp15 juta. Pantastis memang. Saya sering membayangkan, jika mendapat juara menulis Rp15 juta, akan membeli laptop terbaru dan selebihnya akan ditabung juga membayar utang–utang. Kini saya masih menggunakan komputer pentium III yang mulai batuk-batuk.

Mungkin motivasi seperti itu akan ditertawakan oleh para guru menulis. Katanya, menulis itu harus piur menulis. Jangan ingin terkenal, jangan ingin uang atau jangan ingin yang lain. “Menulis saja nanti juga uang datang sendiri”, katanya.

Benar juga nasihat para guru menulis itu. Meski bagi saya motivasi menulis berharap juara tak perlu disalahkan. Toh para guru menulis juga sering membuat iklan di internet, di milis atau di web-web selalu membujuk calon peserta agar mengikuti pelatihan menulis dengan iming-iming, menjadi kaya raya dari menulis. “Menulislah, nisaya anda kaya...!” Apa itu tidak bertentangan dengan argumen di atas.

Entahlah. Bukankan iklan seperti itu agar dia mendapat uang dari peserta pelatihan menulis. Makanya, keikutsertaan saya mengikuti lomba yang hadiahnya sedikit ini salah satunya ingin mendapat hadiah.

Namun tentu saja di dalam kesadaran batin saya ada motivasi yang lebih agung bahkan mulia. Motivasi itu : seandainya saya menjadi penulis hebat, saya akan membuat buku yang memberi dorongan agar masyarakat Indonesia yang miskin tidak lagi malas bekarja. Memberikan ide-ide kreatif agar orang yang kurang beruntung tidak selalu berpangku tangan.

Agar para penguasa, politisi membuat kebijakan berpihak pada rakyat kecil dan tak terlalu sibuk memikirkan kedudukan dan pangkatnya. Agar orang-orang kaya mengeluarkan harta bendanya untuk membantu yang kekurangan, sehingga mereka tak terlalu sibuk mengumpulkan emas dan uangnya untuk warisan anak dan cucunya hingga tujuh turunan.

Agar para koruptor segera sadar, betapa merusaknya perilaku korup itu. Agar para pengelola pendidikan tidak selalu mengeluh kekurangan dana operasional. Agar para kepala sekolah tidak bertindak sebagai penjual kepada lembaga yang dipimpinnya mengingat ia telah digaji oleh negara.

Banyak ide-ide yang ingin saya tuangkan.
Ide-ide yang melambung ke langit ketujuh itu terkadang tak sebanding dengan keberhasilan karya-karya tulis saya. Buktinya, dalam lomba karya tulis tidak sering keluar sebagai pemenang. Seumur hidup saya pernah menjadi juara menulis, pertama saat lomba di pesantren.

Itu mungkin karena tidak ada yang berkualitas. Umumnya, para santri teman-teman saya jarang menuangkan gagasannya dalam tulisan. Kedua saat mengikuti lomba di tingkat kota, berhasil meraih juara tiga.

Alhamdulillah, baru sampai itu keberhasilan dalam tulis menulis. Selebihnya setiap lomba, terutama yang dilakukan secara online, waktu pengumuman tiba, nama dan karya saya belum tercantum. Atau yang lebih mengesalkan jangankan ada nama saya sebagai pemenang, pengumuannya pun tidak pernah muncul. Entah panitianya bangkrut, tidak memiliki hadiah atau pengumuman tidak dipublikasikan.

Saya juga punya pengalaman yang membuat saya tertawa sendiri. Siang itu saya mendapat kiriman amplop dari PT Pos Indonesia. Tertera jelas surat itu ditujukan kepada saya dengan alamat bahkan nomor haandphone. Cepat-cepat surat itu saya buka. Terlihat ada kata ”selamat bagi anda”.

Girangnya luar biasa. Di pikiran saya langsung terbayang satu unit printer tercanggih. Saya juga langsung membayangkan harus menyiapkan anggaran untuk mengambil printer merk ternama itu ke tempat pengambilan. Istri saya dan anak yang masih kecil kelihataya sangat kaget.

Saya pun menciumi mereka saking bahagianya. Usai kegirangan itu, isi surat saya telaah kembali. Kira-kira bunyinya begini, terima kasih atas keikutsertaan anda dalam lomba karya tulis. Sebagai tanda terima kasih, kami sertakan kupon belanja di toko Alfamart Rp50.000.

Oo, yernyata saya hanya mendapat tanda mata, dari lomba karya tulis melalaui internet yang dikirim sebulan yang lalu itu. Rasanya malu juga. Sudah geer akan memiliki printer keluaran terbaru sebagai hadiah.

Minat saya dalam tulis menulis cukup besar. Ini terdorong juga oleh beberapa karya tulis yang telah dimuat di media massa, baik lokal maupun regional bahkan nasional. Cukup membenggakan memang. Satu kali mengirim karya tulis, beberapa minggu kemudian muncul di koran. Sejak itulah, setiap tulisan yang saya kirim selalu dimuat dengan waktu tunggu tak lama.

Namun belakangan terjadi kesalahan kirim. Akibatnya, hingga kini belum ada jaminan karya tulis saya dimuat kembali di media tersebut.

Kisahnya, saya mengirimkan satu karya tulis yang sama kepada dua media melalaui email. Ternyata, dalam waktu berurutan, tulisan tersebut keluar di media lokal dan regional. Beberapa minggu kemudian, saya mengirim kembali tulisan. Namun yang ada berupa balasan di email isinya menanyakan apakah tulisan terdahulu pernah dimuat di dua koran (dobel).

Saya jujur katakan, betul tulisan tersebut keluar di dua koran. Alasan saya pada waktu itu, karena tidak percaya diri apakah akan ada koran yang memuat? Dan tujuan saya mengirim pada dua koran hanyalah perutungan semata, bukan mencari honor dari satu tulisan.

Saya juga minta maaf kepada redaksi atas kecerobohan itu. Memang hal ini sering dialami beberapa rekan penulis. Berbulan-bulan tulisannya tidak lagi keluar karena kena sanksi akibat pengiriman kedua koran.

Dalam konteks ini ada baiknya para penulis mempertimbangkan karya tulisnya yang akan dikirmkan kepada setiap koran. Misalnya, bagi yang ruang lingkup luas, kirim ke koran regional atau nasional.

Demikian juga isi tulisan hanya lokal, ya kirim ke koran lokal. Ini menyangkut efektifitas serta ketersebaran pesan yang disampaikan dalam opini kepada masyarakat. Kemudian dari pihak redaktur akan merasa dihargai jika penulis memiliki loyalitas dalam mengirim karyanya, meski memang setiap penulis berhak mengirim kemanapun karyanya.

Eklusifitas akan menjadi kebanggan para pengelola koran atau majalah. Sama halnya dengan mereka mendapat berita eksklusif hasil karya wartawannya yang di koran lain tidak pernah ada. Dikatakan eklusif bila koran bersangkuan memuat berita yang benar-benar beda atau beritanya lebih depan ketimbang koran-koran lain.

Namun demikian, saya tidak terlalu risau. Sebab kasus dobel pemuatan sering terjadi pada penulis sekaliber orang-orang hebat tingkat nasional dengan alasan logis tentunya. Saya pernah membaca klarifikasi berisi permhonan maaf karena opini yang sama dimuat di dua koran nasional.

Ini artinya, kualitas tulisan saya -kalau boleh bangga—ternyata layak muat juga. Meskipun dari pada dipending akibat dobel pemuatan itu, medingan nulis banyak artikel dan masing-masing dikirim ke satu media. Seperti halnya dalam lomba karya tulis, salah satu persyaratannya, ”tidak pernah atau sedang diikutkan dalam lomba serupa”. (anep paoji)

Pembajakan Account Facebook

Sumpah, saya tertawa sendiri saat membaca status salah seorang rekan di facebook kurang enak dibaca. Jorok bin jorang kata orang Sunda. (Maaf isinya tak bisa dikatakan di sini). Kelucuan, atau lebih tepatnya rasa kaget dirasakan juga teman yang lain. Dua komen mendahuli komentar saya. Ada yang hanya ”astagfirulloh” ada juga yang meminta ”istigfar kang”. Saya juga gatal ingin komentar. ”Astagfirulloh, nyarios naon eta teh kang”, tulis saya.
Beberapa saat kemudian, saya membaca puluhan komentar setelah saya. Ada yang meragukan otentisitas status itu ditulis empunya accout. Namun ada juga yang langsung mencaci maki tanpa ampun. ”Itu kata-kata kotor” dan peringatan lainnya, bahkan menggunakan tulisan arab, mengutif hadist Nabi Muhammad SAW tercinta.
Sebelumnya saya juga pernah membaca status seorang kawan, meski tidak sejorok status yang satu ini. Di dalamnya agak sedikit aib. Salah satunya, ”saya banyak utang”. Waktu itu saya turut mengomentari. Uniknya, status bernada begitu berulang-ulang hingga ada empat atau tiga (saya lupa lagi). Semuanya nampak konyol, aib atau mengundang tertawa yang membacanya.
Beberapa saat kemudian muncul status dari account yang sama. ”Maaf kepada semuanya, yang nulis status bukan saya, itu teman saya” kira-kira begitu bunyi klarfikasi dari pemilik asli account facebook. Membaca begitu, saya mengerti. Ternyata bukan dia yang nulis, tetapi temannya iseng bin jahil.
Kejadian begitu bisa menimpa siapa saja. Mungkin yang punya account lagi keluar, sementara faccebook tengah OL. Datang tangan jahil, akhirnya nulis komen yang bukan-bukan.
Nah membaca status yang seronok bin jorok teman saya yang sedang menjabat ketua umum organisasi pemuda ini, saya jadi bertanya-tanya. Apakah betul dia yang nulis atau tangan jahil. Bisa saja si empu account meninggalkan laptop/PC/HP, karena buang hajat, atau beli rokok kewarung, account facebooknya sedang terbuka. Datang tangan jahil. Akhirnya status begitu muncul. Ini bisa terjadi bila pemilik lupa log out. Dengan begitu orang lain mudah menggunakan account.
Soal log out account, email atau lainnya, memang jangan dianggap sepele. Bisa jadi, gara-gara email nyasar, komentar yang kurang sopan, rada menjurus fitnah, cabul bin sronok atau menjurus pencemaran nama baik, bisa-bisa menjerumuskan pemilik account pada gerbang penjara. Apa lagi, kini sudah ada undang-undang IT juga UU pornografi dan pornoaksi.
Lebih parah lagi, status atau kata-kata, bisa menciptakan persepsi orang apakah baik atau buruk. Beruntung kalau persepsi baik. Kalau buruk, susah lagi untuk diperbaiki.
Status di facebook bisa menggambarkan apa yang dipikirkan pemiliknya. Apalagi di jendala tertulis ”apa yang anda pikirkan”. Berarti pembaca yang ada di antah berantah akan memahaminya, itu semua merupakan pikiran murni pemiliknya.
Mengingat status begitu pentingnya, tak jarang sesorang selalu menulis tema-tema yang berat. Misalnya filsafat, nukilan kata-kata orang bijak, puisi atau bahkan ayat-ayat suci dan hadist nabi. Atau ada juga yang karena ingin disebut hebat, berpikiran dan berwawasan luas, status didapat dari nyontek kata-kata orang lain tanpa disebutkan sumbernya, dengan harpan mengundang banyak komentar. Sebab kedalaman kata-kata seseorang (baik dalam pada kondisi konyol atau baik) bisa diukur dari banyak atau sedikitnya komentar yang muncul.
Seperti halnya blog comunity. Tak jarang tulisan berkualitas mengundang komentar puluhan hingga ratusan dari sekian ribu pembaca. Meski di dalamnya ada yang sependapat, kontra atau caci maki.
Berbeda dengan tulisan yang seadanya, tak berkualitas atau sedang-sedang saja, paling komentarnya satu dua tiga dari puluhan pembaca. Pendek kata, blog, website, juga situs jejaring sosial telah berhasil menghubungkan orang dari dunia entah berantah dengan kepentingan yang berbeda.
Kembali ke FB yang cukup menghebohkan itu, benar saja account kawan itu ada yang “ngebajak”. Ini terlihat dari klarifikasi yang mengaku sipemilik account. ”Mohon maap Beberapa saat Face Book saya ada yang bajak keluar pernyataan tidak benar saya tidak log out dari HP semua pernyataan tadi saya cabut semua bukan dari saya sekarang telah saya kuasai lagi”, katanya. Makanya jangan lupa log out...he2. (anep paoji) .

Pengajian Nasi Timbel

Baru kali ini lagi, saya mendapat sebuah bingkisan usai mengikuti pengajian syukuran. Syukuran itu diadakan seorang keluarga karena rumah barunya sudah bisa didiami. Di dalam kantung yang dibungkus kresek hitam itu terdapat nasi timbel lengkap dengan lauknya, seperti ayam goreng, tempe, tahu plus sambal terasi. Rasanya cukup enak dan menggugah selera. Jika ditaksir harganya, antara Rp10-12 ribu. Dan nampaknya nasi timbel itu oleh sohibul bait langsung didatangkan dari rumah makan khas sunda.
Bahagia sekali mendapat nasi timbel kecil itu. Padahal bila kita mau sangat mudah mendapatkan. Tinggal beli di warung-warung khas. Namun yang membuat bahagia adalah proses mendapatkannya. Nasi timbel ini didapatkan usai kami mengaji bersama-sama dalam syukuran keluarga yang sedang bahagia pula.
Awalnya saya malas menghadiri undangan tuan rumah. Namun demi menyenangkan pengundang dan warga saya pun hadir di pengajian. Saya rada telat sekitar lima menit dari undangan pukul 16.00. Di rumah cukup bagus ini sudah berkumpul warga lain yang umumnya tetangga.
Seperti biasa, tuan rumah mempersilahkan kepada ustadz untuk memimpin pengajian. Ustadzpun mulai membacakan salam dengan suara pelan nyaris tak terdengar meski sudah dibantu pengeras suara. Pengajian dimulai dengan surat Al-fatihah beberapa kali sebagai doa kepada yang masih hidup juga kepada para para almarhum. Beberapa penggalan doa kadang tak jelas ungkapan serta maknanya tidak dimengerti karena suaranya sangat pelan.
Ritual seperti mengingatan kisah seorang kawan yang didaulat memimpin tahlilan. Meski dia keluaran pondok pesantren, namun belum terbiasa memimpin doa. Katanya, pada kalimat-kalimat tertentu, cukup menghentikan bacaan yang tidak dihafal atau lupa. Dan pada kalimat yang hafal baru dijelaskan suaranya. Hadirinpun tidak menyangka bahwa doa itu berhenti akibat lupa sang ustaz. Mereka husnudzon ustadz cukup khusuk dalam berdoa. Hadirin malah terbawa suasana dan menyambut dengan “amin-amiin”. Uniknya lagi -meski si ustadz merem melek dalam berdoa- jatahnya lebih banyak dari para hadirin. Namun entah, doa yang dilantunkan ustadz sore tadi? Apakah seperti kisah teman saya atau lancar-lancar saja.
Beberapa tahun ini saya nyaris tak pernah mengikuti praktik-praktik keagamaan seperti itu dengan ragam alasan. Dan pasca pengajian sore ini saya serasa menemukan kembali kehidupan yang normal. Tentu saja semua ini terlepas dari perdebatan khilafiyah yang kini suaranya nyaris redup. Apakah boleh tahlil atau tidak, apakah boleh berdoa ramai-ramai atau tidak?. Yang jelas, dari pengajian ramai-ramai, dari tahlil atau doa bersama, secara sosiologis sangat mujarab untuk mengobati kehampaan pergaulan masyarakat modern. Minimal dari proses doa bersama, tahlilan atau kegiatan keagamaan lainnya (di luar yang menimbulkan syirik) warga bisa kembali berinteraksi, dan bertutur sapa. Bukanlah silaturahmi itu dianjurkan oleh agama?
Pengajian dalam tradisi masyarakat bermacam-macam. Ada yang sifatnya pengajian rutin seperti di masjid dan madrasah juga di lapangan terbuka. Pengajian sering dikaitkan juga dengan peristiwa tertentu sebagai sikap mensyukuri. Seperti mensyukuri pernikahan, kelahiran anak, hingga pindah rumah. Ada juga dikaitkan dengan kematian seseorang dan masyarakat menyebtunya dengan tahlilan. Menyebut tahlilan karena seringkali yang disebut-sebut adalah kalaiat tahlil bukan yang lain.
Dalam tradisi masyarakat modern, pengajian bentuknya sudah lain. Meski isinya sama mengajak manusia berbuat baik- namun tempatnya saja sudah jauh berbeda. Tak heran, ibu-ibu/bapak-bapak jamaah, berpakaian necis bermobil mentereng. Pengajian pun bisa diadakan di pusat-pusat keramaian di hotel mewah atau di gedung layaknya pesta pernikahan. Demikian juga bayaran ustadnya, bisa melebihi honor satu tahun ustadz mushola di pinggiran kota. Fenomena tersebut sudah ditengarai, sebagai bentuk bangkitnya rasa spiritualisme masyarakat perkoataan.
Kembali pada tahlilan, penulis punya pengalam yang tak terlupakan sewaktu KKN di daerah Sleman sekitar tahun 2003. Hampir setiap malam Jumat, saya dan rekan-rekan kelompok KKN mendapat undangan tahlilan. Tradisi seperti itu, di daerah Yogyakarta, Jawa tengah dan Jawa Timur sangat kental. Kematian seseorangpun diperingati hingga ribuan hari.
Undangan tahlilan bagi saya dan sekelompok KKN sangat dinantikan. Biasanya, usai tahlilan, dibekali banyak oleh-oleh. Belum lagi makanan yang habis bersama jamaah di rumah sohibul bait.
Biasanya usai membaca Surah Yasin dan dzikir, hadirin disuguhi makanan ringan. Mulai ranginang, kue-kue, kulub cau, seupan sampe hingga makanan yang kurang dikenal dihadirkan plus teh manis hangat. Makanan pembuka belum habis, tamu sudah disuguhi dengan nasi soto atau opor ayam plus lontong. Meski sudah kenyang, terpaksa harus dimakan.
Tak cukup di situ. Saat pulang, tamu diberi bingkisan. Biasanya didalamnya terdapat nasi beras biasa, nasi ketan yang dibentuk bulat, kulub sampeu plus lauk pauk. Seperti rebus telor, rendang ayam meski hanya tulangnya. Bahkan kalau tingkat ekonomi sohibul bait mapan, dalam bungkusan ditambah mie instan, beras sekitar satu gelas, teh plus gula setengeh kilo.
Nah, usai tahlilan seperti itu, anggaran belanja makan sehari-hari di pondokan KKN cukup terbantu. Waktu itu anggota KKN satu kelompok saya delapan orang. Kalau dibekali mie instan masing-msing dua, berarti sudah ada mie instan 16 bungkus. Demikian juga teh ada delapan bungkus cukup untuk dua minggu dan gulanya terkumpul empat kilo. Bersama teman sering berseloroh, sering-seringlah pengajian atau tahlilan biar ngirit. Apalagi undangan pengajian seperti itu bisa menjadi salah satu laporan kegiatan di lokasi KKN. Tinggal foto kemudian lampirkan dalam berkas laporan. Bisa membantu nilai jadi A.
Tradisi tahlilan, khususnya di darah Yogyakarta sudah sangat berkembang akibat proses akulturasi dengan budaya lokal. Saya sering mengikuti prosesi tahlilan yang sangat unik. Ketika itu saya baru dua bulan ngekos di daerah Gendeng Kec. Baciro Yogyakarta, sekitar 5 kilometer dari Malioboro. Saya diajak oleh rekan-rekan takmir masjid untuk ikut tahlilan di kediaman almarhum Jendral Ahmad Yani, di Jalan Timoho, berdekatan juga dengan Kampus APDN.
Waktu itu untuk memperingati almarhum isteri Jenderal Ahmad Yani yang kesekian ribu hari. Saya pun memutuskan ikut, itung-itung memperkenalkan diri dan mengenal lokasi.
Setibanya di lokasi, suasana cukup ramai. Jamaah menggunakan pakaian serba putuh khusuk menunggu dimulai ritual. Seperti bisa, tahlilan dimulai dengan doa-doa dan Al-fatihah. Dalam prosesi itu tak ada yang menarik dalam hati saya. Semuanya biasa-biasa saja. Namun di tengah-tengah ritual yang cukup lama ini, pemimpin acara mempersilahkan, agar para hadirin di sebelah kiri membaca Lailahaillaloh. Sedangkan hadirin di sebelah kanan melantunkan syair-syair berbahasa Jawa. Konon syair itu karya Sunan Kalijaga yang namanya diabadikan salah satu pergurun tinggi Islan, IAIN Sunan Kalijaga yang kini berganti nama menjadi UIN Sunan Kalijaga. Waktu itu rekan-rekan sering menyebut IAIN Sukijo (singkatan dari Sunan Kalijogo).
Dalam prosesi inilah suasana cukup ramai. Apalagi syair-syair yang dilantunkan diiringi dengan tabuhan gemelan yang cukup keras. Sementara yang lain membacakan kalimat Lailahaillaloh dengan nada tertentu tanpa henti dn menghentak. Awalnya saya kaget. Namun perlahan mengerti, inlah tradisi Islam saat berpadu dengan tradisi Jawa yang salah satunya dikenalkan Sunan Kalijaga. Anggota walisongo ini terkenal dengan kemahirannya berdakwah menggunakan media wayang dan kisah-kisah uniknya. Bahkan hingga kini, syair Tombo Ati (Obat Hati) dengen mudah dilafalkan semua kalangan, mulai artis hingga anak–anak.
Usai pengjian, hadirin diberi bingkisan berupa cenderamata yang terbuat dari piring keramik bertuliskan tanggal wafat almarhum. Demikian juga kue-kue serta amplop dan bingkisan lain yang bentuknya variasi.
Namun dalam pengajian tadi sore, saya tidak menemukan hal-hal yang unik. Semuanya berjalan seperti biasa. Membaca Al-fatihah, Ayat Kursi serta membaca Surah Yasin. Usai pengajian, hadirin mendapat bingkisan nasi timbel. Setelah tiba di rumah sayapun membuka nasi timbel itu dan menyantap dengan lahap. ”Sering-seringlah ada pengajian seperti ini”. **

Ruang Gerak Luas Perbankan Syariah

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sedikit banyak melengkapi minimnya regulasi perbankan syariah selama ini. Sebelumnya, operasional perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai penyempurna dari UU No. 7/1992. UU tersebut mengatur, perbankan boleh menjalankan dual banking system serta menjelaskan bahwa prinsip bank syariah adalah : mudhorobah (truste profit sharing) musyarokah (joint venture profit sharing) murobahah (deferred payment sale) ijaroh (operating lease) dan ijaroh wal’iktina (financing lease). Namun demikian, aturan yang minim saat itu mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para cendikiawan muslim dalam menggelindingkan pendirian perbankan syariah. Maka tahun 1982 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) satu-satunya bank berbasis syariah saat itu.
Kini, dari perangkat hukum perbankan syariah nyaris sempurna sehingga geraknya dalam menjalankan usaha semakin leluasa serta memberi peluang besar dalam pengembangan perbankan syariah ke depan.
Ruang gerak tersebut tergambar pada klausul: Pertama, Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bisa dikonversi menjadi Bank Konvensional. Sedangkan Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7). Kedua, bila terjadi penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank Non Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2). Ketiga, bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (spin off) apabila (Pasal 68 ayat 1), UUS mencapai asset paling sedikit 50 persen dari total nilai asset bank induknya; atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah.
Keempat, pada bank syariah warga negara asing dan/atau badan hukum asing boleh tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki Bank Umum Syariah (Pasal 9 ayat 1 butir b). Cara pemilikan pihak asing tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek (Pasal 14 ayat 1).
Kelima, dalam UU 21/2008 disebutkan pula, banyak kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional namun dapat dilakukan oleh BUS. Di antaranya, bank syariah bisa menjamin penerbitan surat berharga, penitipan untuk kepentingan orang lain, menjadi wali amanat, penyertaan modal, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun juga menerbitkan, menawarkan serta memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah.
Keenam, perbankan syariah dapat menjalankan layanan yang sifatnya sosial. Misalnya menyelenggarakan lembaga baitul mal yang bergerak menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya kemudian menyalurkannya kepada organisasi penelola zakat (Pasal 4 ayat 2). Ketujuh, bank syariah dapat menghimpun dana wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (Pasal 4 ayat 3).
Di samping peluang yang begitu besar, tetap masih terdapat kendala. Di antaranya dalam beban pajak. Saat akad murobahah (jual beli) dijalankan antara nasabah dan bank masing-masing dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Akibatnya harga melalui akad murobahah di bank syariah bisa sedikit mahal ketimbang di suplier pada umumnya. Persoalan seperti itu harus secepatnya dicarikan solusi. Misalnya dengan diadakan MoU dari pihak terkait perbankan syariah dengan dirjen pajak. Kendala ini persis menimpa pada wajib zakat yang masih terbebani pajak meski telah berzakat. Masalahnya hingga kini belum terselesaikan karena UU zakat masih dalam proses revisi.
Kendala lain, di perbankan syariah adalah Sumber Daya Syariah (SDS). Menurut kajian FE UI tahun 2003, sebanyak 90 persen latar belakang keilmuan SDS merupakan keilmuan konvensional dan hanya 10 persen berlatar keilmuan syariah. Demikian juga 70 persen SDS pindahan dari bank konvensional dan selebihnya fress graduet serta lain-lain. Dengan kondisi SDS seperti itu, sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap teknik kerja di perbankan syariah. Maka jangan terlalu disalahkan jika masyarakat menyebutkan, “praktik di perbankan syariah sama dengan di perbankan konvensional”, alias tak ada bedanya.
Lemahnya SDS diyakini mengurangi terhadap pencapaian kinerja maksimal perbankan syariah bahkan berpengaruh terhadap market share yang pada tahun 2009 ditargetkan 7 persen dari aset perbankan nasional. Ketua Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) Dr Subarjo Joyosumarto berpendapat, agar bisa memperluas market share perbankan syariah, perlu penambahan jumlah SDS. Menurutnya, dibutuhkan sebanyak 22.000 SDS yang kini mengalami kekurangan sabanyak 14.000 orang. Tentu saja pemenuhan SDS tersebut tidak bisa dilakukan secara instan, perlu waktu serta biaya yang tak sedikit.
Pentingnya SDS khusus menguasai perbankan syariah –seperti halnya SDM lain— karena perbankan syariah memiliki karakteristik yang unik. Misalnya, dalam hubungan antara nasabah dan bank, bukan hubungan antara kreditur-debitur. Melainkan hubungan kemitraan yang sejajar dengan prinsip pembagian hasil usaha atas dasar bagi hasil baik dalam aqad mudhorobah atau musyarokah. Terdapat pula prinsip jual beli (murobahah), sewa (ijaroh), jasa (rohn, hawalah) juga titipan (al-wadiah). Dalam akad tersebut, antara nasabah dengan bank tidak semata-mata hubungan karena utang piutang seperti pada bank konvensional. Melainkan hubungan yang lebih luas sesuai variasi akad yang dijalankan tersebut. Karakteristik itulah memerlukan SDS khusus yang benar-benar memahami prinsip dasar yang akan berdampak pada perlakuan yang spesifik pula terhadap nasabah.
SDS harus mampu memberi pengertian kepada masyarakat bahwa perbankan syariah tidak membenarkan setiap transaksi berbasis bunga seperti yang berjalan di perbankan konvensional, dengan alasan yang logis dan tepat. Lebih jauh, SDS dalam menjalankan rutinitas pekerjaannya harus dibarengi dengan aklaqul karimah yang mencerminkan bahwa apa yang dia lakukan bukan semata-mata demi manfaat duniawi melainkan manfaat ukhrowi di kemudian hari.
Mudah-mudahan dengan menjamurnya perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi syariah juga lembaga-lembaga pelatihan perbankan syariah akan mampu menjawab kurangnya SDS dan menjadikan kinerja di perbankan syariah semakin profesional. Eksesnya, eksistensi perbankan syariah semakin menarik hati masyarakat dalam memanfaatkan layanan syariah. Sehingga sistem perbankan syariah akan menjadi pilar ekonomi nasional yang diandalkan.
Kendala lain yang dihadapi, bank syariah masih terbatas dalam jumlah dan jaringan/layanan bank syariah, keterbatasan jumlah produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah juga dukungan pemilik terhadap perbankan syariah masih belum optimal. Selain itu, belum optimalnya kerjasama antar bank syariah juga belum gencarnya upaya promosi dari industri perbankan syariah. Tetapi dengan kinerja yang sistematis dan bertahap, diyakini, semua kendala itu akan terkikis. Contoh aktual, dalam ketersediaan jaringan teknologi, kini hampir seluruh ATM sudah terkoneksi dengan layanan perbankan syariah juga sosialisasi di media masa mulai sering terlihat.
Terlepas dari kendala di atas, harus diakui, perkembangan bank syariah cukup pesat bahkan mencapai 30 persen setiap tahunnya. Padahal perkembangan perbankan konvensional saja hanya 15 persen per tahun. Diyakini, perkembangan itu akan semakin kencang bahkan trend menanjak, apalagi telah didukung oleh UU 21/2008 yang lebih spesifik mengatur perbankan syariah seara terpisah dari UU perbankan konvensional.
Sebagai catatan, berdasarakan data Bank Indonesia (BI), jaringan kantor perbankan syariah sebanyak 1.440 pada Oktober 2008 dari 456 pada tahun 2006, tersebar di 33 provinsi dan di kota/kabupaten. Pada tahun yang sama, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mencapai lima bank dengan aset total Rp51,8 triliun atau mencapai 2,2 persen dari asset perbankan nasional. Dikabarkan, tahun 2009 ini akan hadir lagi delapan BUS termasuk didalamnya rencana marger 12 Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi satu BUS. Semoga…! (*)

Menimbang Efektifitas Perda Zakat


Sedikitnya ada lima daerah di Jawa Barat yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat. Yakni Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Garut dan Pemerintah Kabupaten Karawang. Sedangkan daerah yang kini sedang menggagas menerbitkan Perda Pengelolaan Zakat, diantaranya Kota Tasikmalaya.Sangat signifikan wacana itu digulirkan kembali saat ini. Mengingat serapan zakat (khususnya zakat mal/harta) termasuk di Jawa Barat masih dalam posisi biasa-biasa. Kondisi ini dapat dilihat dari masih timpangnya rasio perhitungan potensi zakat di para aghniya dengan serapan zakat setiap tahun di Badan Amil Zakat (BAZ). Berdasarakan laporan BAZ Provinsi Jawa Barat (Pikiran Rakyat,
20/01/09) potensi zakat mal per bulan mencapai Rp75 miliar. Angka tersebut berdasarkan asumsi jika 7,5 juta kaum kaya di Jabar menyerahkan zakat Rp10.000 per bulan per orang. Sedangkan perolehan zakat di BAZ Provinsi Jabar hanya Rp8M pada tahun 2007 dan Rp9 M pada tahun 2008.

Efektifkah?
Setidaknya ada dua tanggapan terhadap Perda Pengelolaan Zakat. Pertama, tanggapan apatis. Hal ini berdasarkan argumentasi, dari sisi disiplin hukum secara nasional belum sepenuhnya mendukung terhadap totalitas pelaksanaan pengelolaan zakat. Meski diakui, diterbitkannya UU No 39 tahun 1999 tentang Penglolaan Zakat sangat membanggakan di tengah derasanya tudingan ekslusifisme Islam serta isu perda syariah. Sedikit banyak UU tersebut memberi angin segar kepada umat Islam dalam menunaikan salah satu rukun Islam yang lima diakomodir oleh negara.
Namun demikian, UU yang diterbitkan masa Presiden BJ Habibie itu masih terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya belum singkron antara aturan wajib pajak dengan wajib zakat. Meski para aghniya menunaikan zakat, mereka tetap terbebani wajib bayar pajak. Aghniya memiliki beban ganda (doble burden) yakni bayar pajak dan zakat.
Kelemahan UU Pengelolaan Zakat juga belum mencantumkan sanksi terhadap para pengemplang zakat secara mengikat dan memaksa. Padahal salah satu kekuatan hukum, apabila di dalamnya ada sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sanksi hanya dicantumkan bagi pengelola zakat (pengurus BAZ/LAZ) berupa denda atau kurungan penjara jika terbukti sah dan meyakinkan menyelewengkan harta zakat.
Akibatnya, UU Pengelolaan Zakat selama ini dinilai hanya mampu mendorong pembentukan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat (BAZ/LAZ).
Mungkin dengan latar belakang seperti itu, Departemen Agama RI mengajukan revisi UU No 39/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu usulannya, akan menghilangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan pengelolaan zakat disentralisir di satu pintu. Disebutkan pula dalam materi revisi, akan memuat sanksi bagi para pengemplang zakat, termasuk akan mengurangi kewajiban membayar pajak bagi wajib zakat.
Pandangan kedua terhadap Perda Pengelolaan Zakat sangat optimis akan mampu meningkatkan daya serap zakat. Ini karena perda Pengelolaan Zakat dipandang akan lebih mempertegas UU yang sudah terlebih dahulu diterbitkan. Sebagai contoh, di Kota Cilegon sejak memiliki Perda Pengelolaan Zakat tahun 2001 perolehan zakat mengalami peningkatan signifikan. Dilaporkan, pada tahun 2000 perolehan zakat hanya Rp100 Juta. Namun pascadiberlakukan Perda Pengelolaan Zakat, tahun 2001 bertambah menjadi Rp156 juta, tahun 2002 Rp250 juta, tahun 2003 mencapai 350 juta, tahun 2004 Rp415 juta dan tahun 2005 mencapai Rp500 juta.
Hemat penulis, seandainya Perda Pengelolaan Zakat hanya untuk penegasan dan tidak dibarengi sanksi-sanksi, justru keberadaannya hanya mengulang-ulang isi undang-undang zakat yang jangkauannya lebih luas. Sehingga tidak menjamin dana zakat yang potensial itu dapat terserap secara maksimal.
Sementara, jika kemudian dalam perda mencantumkan sanksi bagi pengemplang zakat, siapa yang berhak mengeksekusi? Selama ini, pengawal perda adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bisakah Satpol PP mengawal realisasi perda pengelolaan zakat, termasuk menangkap atau merazia para pengemplang zakat layaknya merazia para PSK atau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bandel.

Sinkronisasi
Melihat kondisi ini, urgensinya bukan semata-mata menerbitkan perda zakat. Namun ada pekerjaan yang lebih luas, bagaimana mendorong penataan tertib hukum menyangkut mekanisme kerja secara sinergi dengan lembaga hukum terkait secara nasional. Kalau sudah sinkron, yang menindak wajib zakat yang ngemplang adalah aparat penegak hukum. Bisa polisi, kejaksaan bahkan lebih luas Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK). Para penunggak zakat setatusnya harus disamakan dengan pengemplang pajak atau bahkan para koruptor.
Namun gagasan penerbitan perda pengelolaan zakat di beberapa daerah yang belum punya, harus tetap diapresiasi dan didorong semua pihak. Meski alangkah baiknya, pengesahannya menunggu selesai revisi UU No 39/1999. Sehingga isi perda bisa lebih disesuaikan dengan keadaan UU revisi. Kita tidak berharap, perda-perda yang diterbitkan –tidak hanya perda pengelolaan zakat— tak berdampak sama sekali. Wallohualam. (*)

Penulis, pengurus Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI Orda Tasikmalaya
juga aktif di Forum Kajian Isu-Isu Strategis (FKIIS) Tasikmalaya.

Masalah Gakin dalam BOS

Musim penerimaan siswa baru (PSB) sudah di mulai. Berbagai spanduk terpasang di lokasi-lokasi strategis dengan isi informasi kelebihan sekolah masing-masing. Tak lupa disebutkan, membebaskan biaya pendidikan, serta biaya-biaya lain yang biasanya dimunculkan saat PSB.
Informasi yang membebaskan berbagai macam biaya pendidikan sebenarnya sudah tidak aneh. Kini, di setiap gedung SD/MI, SMP/MTs menyebutkan dalam spanduk ”menyelenggarakan pendidikan gratis bagi seluruh siswa” untuk sekolah negeri dan ”membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin” di sekolah swasta. Pengumuman itu terkait peningkatan dana biaya operasional sekolah (BOS) tahun 2009 dari tahun sebelumnya termasuk alokasi buku di dalamnya.
Namun demikian, dalam realisasi pendidikan gratis masih terdapat kendala. Salah satunya terkait penggratisan siswa di SD/MI, SMP/MTs swasta juga Sekolah Bertarap Internasional (SBI) dan rintisannya. Di sekolah tersebut, hanya menggratiskan siswa miskin. Ada juga yang menambahkan gratis dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, meski miskin kalau tidak ada faktor pendukung atau mencapai syarat tertentu, di sekolah swasta atau SBI anak-anak miskin harus siap-siap menghadapi beban biaya pendidikan.

Masalah Kategori Gakin
Di tanah air, ada dua lembaga yang diakui otoritasnya dalam menentukan keluarga miskin, prasejahtera atau sejahtera. Yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki kekuatan penuh karena sama-sama dimiliki pemerintah atau plat merah.
Namun meski keduanya memiliki otorits yang diakui, ternyata masih memunculkan persoalan ketika hanya salah satu produknya dijadikan acuan pengambilan kebijakan. Di antaranya terkait data untuk pemberian Bantuan Tunai Langsung (BLT). Eksesnya, pemberian BLT pada gakin bukan malah membuat masyarakat tentram, tetapi menimbulkan kekisruhan akibat konflik di akar rumput.
Dalam pemberian BLT tersebut, pemerintah hanya berpedoman pada kriteria gakin menurut data BPS. Sedangkan kebanyakan warga bahkan aparat RT/RW hingga kelurahan dan kecamatan, menilai keluraga miskin dari kenyataan yang ada di lapangan juga apa yang terlihat secara kasat mata.
Kelemhan data BPS di atas lantaran metode pengumpulan data gakin berdasarkan sampling atau acak. Ini berbeda dengan data yang dikaluarkan BKKBN yang dinilai lebih falid dalam mentukan jumlah penduduk miskin, pra sejahtera atau sejahtera. BKKBN akan tahu jumlah warga miskin di daerah tertentu. Ini mengingat BKKBN mendata langsung secara individu yang dikumpulkan melalui pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Tentu saja kota dan kabupaten berdasarakan data hasil laporan kecamatan, kelurahan, RW juga RT yang sehari-hari bergaul dengan objek pendataan.
Sebagai contoh lagi, data keluarga miskin di Indonesia menurut versi BPS sebanyak 16,6 persen pada tahun 2004. Sedangkan menurut data BKKBN pada tahun yang sama sebanyak 30 persen dari jumlah penduduk. Dari data seperti ini saja, data gakin versi BKKBN lebih besar jumlahnya ketimbang BPS. Akibatnya –karena yang digunakan dalam pembagian BLT data BPS—banyak keluarga miskin yag tidak kebagian jatah BLT.
Perbedaan ini karena perbedaan indikator menentukan miskin. Misalnya; indikator BPS, penduduk miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp180 ribu per bulan. Sedangkan indikator internasional yang juga digunakan BKKBN, termasuk miskin adalah orang yang berpenghasilan di bawah Rp300 ribu per bulan. Dari sini saja dapat difahami, jika BPS memiliki data lebih sedikit gakin.
Lantas bagaimana kalau dualisme data tersebut diterapkan untuk kebijakan di dunia pendidikan? Siapa siswa miskin, siapa siswa yang orang tuanya kaya? Lantas siapa yang masih harus bayar dan siapa yang tidak boleh dipungut?
Perlu Satu Kesepakatan
Jika dua indikator kemiskinan yakni versi BPS dan versi BKKBN tidak bisa dikomrpomi, harus ada salah satu yang diambil. Apakah menggunakan versi BPS atau BKKBN. Namun mengambil masing-masing versi miskin harus melalui kesepkatan nasional dan difahami oleh seluruh masyarakat. Sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial serta perasaan diskriminatif antara yang biaya pendidikannya digratiskan --karena termasuk miskin-- dan siswa yang masih bayar --karena masuk kategori kaya-.
Namun untuk menunggu “konvensi” nasional, tentu membutuhkan waktu tak cepat. Padahal kebutuhan itu sangat mendesak. Maka disini harus dikembalikan kepada pemerintah daerah, bupati atau wali kota. Misalnya, jika di Jawa Barat menyepakati data gakin yang digunakan dari BPS atau BKKBN, itu harus disepakati oleh semua sekolah, yang dalam hal ini SBI (dan rintisannya) juga sekolah SD/SMP swasta. Sedangkan kini belum ada kesepakatan. Tanpa kesepakatan itu, dikhawatirkan model penggratisan siswa SD/SMP di sekolah swasta dan SBI ini terjadi kisruh seperti kasus BLT. Kalau menyangkut yang gratis-gratis, orang akan lebih senang mengaku miskin karena anaknya tak harus bayar biaya sekolah.
Selain kesepahaman di atas, perlu diatur partisipasi orang tua siswa yang dinilai kaya. Mereka oleh pemerintah mesti ”dipaksa” berpartisipasi dalam pendidikan minimal kepada sekolah, di mana anaknya belajar. Ini mirip kebijakan presiden Amerika Serikat, Mr Barack Obama yang memberlakukan pajak tinggi kepada orang–orang kaya Amerika.
Diharapkan, model seperti ini akan menjaga asas keadilan sosial juga membantu sekolah dalam membiayai siswa miskin dari hasil subsidi silang. Bukankah pada harta orang-orang kaya (aghniya) itu terdapat hak-hak orang miskin? *

Penulis, pengurus Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI Orda Tasikmalaya.

Minimalkan Kecurangan UN

Artikel ini telah dimuat di PIkiran Rakyat (PR) edisi Selasa, 28 April 2009
Indikasi kebocoran soal ujian nasional (UN) selalu menyertai pelaksanaan UN setiap tahun, baik setingkat SMP/MTs maupun SMA/MA. Demikian juga dalam pelaksanaan UN SMA/MA yang baru kelar pekan lalu, indikasi kebocoran soal dan kecurangan UN merebak, termasuk di Jawa Barat. Seperti yang tersiar di media massa, beredarnya kunci jawaban hampir semua mata pelajaran. Mudah-mudahan penyelenggaraan UN SMP/MTs yang mulai digelar Senin (27/04), lancar sesuai yang diharapkan.
Dari beberapa kasus indikasi kecurangan dalam UN, dapat disimpulkan beberapa motif. Pertama, siswa memperoleh kunci jawaban sebelum memasuki ruang ujian, baik melalui SMS atau melalui catatan kecil. Siswa pun diimbau datang lebih pagi ke sekolah, untuk memperoleh kunci jawaban.
Kedua, ada indikasi, guru atau yang terdiri dari "tim sukses UN" di masing-masing sekolah, membantu mengisi lembar jawaban komputer. Waktu pengisian dilakukan setelah siswa pulang, sebelum lembar jawaban disampaikan kepada dinas yang harus tiba pukul 12.00 WIB. Waktu yang diperlukan cukup luang. Ada sekitar satu hingga dua jam, sehingga memungkinkan jika dimanfaatkan untuk pengisian lembar jawaban. Informasi seperti itu beredar di antara para tim sukses UN, yang kerap kali dibantah para pengelola pendidikan.
Untuk motif kedua, tentu dirasakan lebih "aman" ketimbang motif pertama yang lebih konvensional. Hal ini, karena siswa tidak akan berceritera kepada siapa pun, karena dia merasa mengerjakan sendiri tanpa pihak yang membantu. Sedangkan jika siswa diberi kunci jawaban baik melalui SMS atau melalui guntingan kertas, biasanya tak kuasa menahan kegembiraannya untuk berbicara pada orang lain. Memang, beredarnya kunci jawaban juga tidak menjamin kebenaran. Bahkan, bisa jadi kunci-kunci itu palsu dan sengaja ada yang menyebarkan untuk membuat kekacauan.
Untuk motif lembar jawaban siswa dikerjakan tim sukses, penulis baru yakin saat menyaksikan laporan khusus di salah satu televisi swasta. Seorang guru di salah satu SMA di Kabupaten Garut mengaku diajak menyukseskan UN, meski secara prinsip dia tidak suka dengan praktik begitu. Teknisnya –masih dalam laporan itu—tim sukses menyediakan plastik transparan yang sudah diberi bulatan, sesuai dengan letak jawaban yang dianggap benar. Saat plastik dirapatkan dengan LJK yang telah dikerjakan siswa, kelihatan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau tidak sesuai dengan bulatan hitam di plastik, segera diganti karena itu dipastikan salah. Namun, para tim sukses juga sangat hati-hati. Mereka tidak sampai membenarkan jawaban seratus persen untuk menghindari kecurigaan.
Mengapa ada praktik demikian? Lepas dari kontroversi pemberlakuan standar angka kelulusan, diakui atau tidak, angka kelulusan UN layaknya hantu yang menakutkan. Ketakutan bukan saja dirasakan siswa dan orang tua siswa, tetapi oleh pengelola pendidikan, khususnya yang langsung terkait dengan praktik pengajaran di sekolah. "Apa kata dunia" jika banyak siswa yang tidak lulus dalam mata pelajaran yang di-UN-kan. Bukan saja guru mata pelajaran yang menanggung malu, tetapi kepala sekolah, pejabat terkait, dinas terkait, bahkan daerah tertentu. Lebih jauh bila sekolah bersangkutan menyandang predikat favorit atau diembel-embeli standar, yang secara kualitas harus lebih baik daripada sekolah yang biasa-biasa saja. Lebih luas pula, rasa malu akan dirasakan dunia pendidikan secara umum. Mengingat, anggaran pendidikan yang digelontorkan negara sedemikian besar.
Ketakutan tersebut secara langsung atau tidak, bisa meneror psikologis para pengelola pendidikan. Sebab, kesuksesan kelulusan siswa dalam UN adalah tanggung jawabnya. Namun, sangat disesalkan, bila rasa tanggung jawab itu diaplikasikan dengan cara-cara yang kurang bertanggung jawab.
Tentu, semua ini jangan dikatakan satu tuduhan. Sebab, di pihak lain masih banyak sekolah yang jujur dalam pelaksanaan UN dan tidak menggadaikan kejujuran hanya untuk satu angka. Ingat, dunia pendidikan juga layaknya dunia lain, yang tidak dijamin steril dari praktik kecurangan. Dengan demikian, saat dirasakan ada ancaman, siapa pun bisa terjerumus pada tindakan rendah. Pendidik pun bisa melupakan tugas mulianya memanusiakan manusia itu.
Terima kenyataan
Untuk meminimalkan kecurangan dalam UN, kuncinya harus betul-betul kembali pada aturan serta memaksimalkan pengawasan dari tim yang kini sudah tersedia. Apalagi, mulai distribusi soal hingga pelaksanaan UN, keterlibatan aparat, pengawas, dan tim independen porsinya lebih luas lagi. Secara kasat mata, mekanisme seperti itu akan mempersempit ruang gerak siapa pun yang akan berbuat curang. Mereka harus betul-betul jeli menangkap kemungkinan di mana kecurangan itu bakal terjadi.
Lebih penting lagi, harus ada iktikad lebih serius dari pengelola pendidikan. Mereka harus berani menerima kenyataan, bahkan menanggung malu dari apa pun yang menimpa siswanya terkait hasil UN. Seburuk apa pun nilai UN, harus dimaknai sebagai konsekuensi upaya meningkatkan standar pendidikan di tanah air tercinta ini. Tanpa keberanian menerima kenyataan, berapa pun standar angka kelulusan UN dipatok oleh negara, bukannya menghasilkan kualitas pendidikan lebih baik, tetapi sebaliknya, semakin amburadul. Sebab, ekses ambisi untuk mendapat nilai yang lebih bagus itu, bisa menyeret para pelaku pendidikan di tingkat pelaksana berbuat curang bahkan bertindak munafik (hipokrit).***
Penulis, pengurus Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI Orda Tasikmalaya.

Realisasi BOS, Samakan Data Gakin

Oleh: Anep Paoji

Secara prinsip, menggratiskan biaya pendidikan sekolah dasar (SD) dan SMP tidak ada persoalan. Apalagi, kini sudah direalisasikan penambahan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang peningkatannya cukup signifikan sejak awal 2009. Praktis kondisi sekarang, sekolah tidak boleh lagi memungut dana dari orang tua murid. Orang tua murid hanya dibebani pembiayaan siswa yang sifatnya pribadi. Seperti alat tulis, buku tulis, uang saku dan lain-lain. Sedangkan biaya iuran bulanan, biaya ujian sudah ditanggung oleh pemerintah. Bahkan aturan lebih tegas. Bila ada sekolah yang memungut biaya padahal sudah terkaper dana BOS, sekolah tersebut harus diberi sanksi.
Namun demikian persoalan masih ada. Salah satunya terkait penggratisan siswa di SD/SMP dan sederajat dengan embel-embel sekolah swasta juga Sekolah Bertarap Internasional (SBI) dan rintisannya. Di sekolah tersebut, hanya menggratiskan siswa miskin. Ada juga yang menambahkan ”menggratiskan sekolah bagi siswa miskin berprestasi”. Artinya, bagi siswa yang orang tuanya dinilai mampu, di sekolah swasta, SBI masih boleh dibebani.

Kategori Miskin
Di tanah air, ada dua lembaga yang diakui otoritasnya dalam menentukan keluarga miskin, prasejahtera atau sejahtera. Yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki kekuatan penuh karena sama-sama dimiliki pemerintah atau plat merah.
Namun meski keduanya memiliki otorits yang diakui, ternyata masih memunculkan persoalan ketika hanya salah satu produknya dijadikan acuan pengambilan kebijakan. Di antaranya terkait data untuk pemberian Bantuan Tunai Langsung (BLT). Eksesnya, pemberian BLT pada gakin bukan malah membuat masyarakat tentram, tetapi menimbulkan kekisruhan akibat konflik di akar rumput.
Dalam pemberian BLT tersebut, pemerintah hanya berpedoman pada kriteria gakin menurut data BPS. Sedangkan kebanyakan warga bahkan aparat RT/RW hingga kelurahan dan kecamatan, menilai keluraga miskin dari kenyataan yang ada di lapangan juga apa yang terlihat secara kasat mata.
Kelemhan data BPS di atas lantaran metode pengumpulan data gakin berdasarkan sampling atau acak. Ini berbeda dengan data yang dikaluarkan BKKBN yang dinilai lebih falid dalam mentukan jumlah penduduk miskin, pra sejahtera atau sejahtera. BKKBN akan tahu jumlah warga miskin di daerah tertentu. Ini mengingat BKKBN mendata langsung secara individu yang dikumpulkan melalui pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Tentu saja kota dan kabupaten berdasarakan data hasil laporan kecamatan, kelurahan, RW juga RT yang sehari-hari bergaul dengan objek pendataan.
Sebagai contoh lagi, data keluarga miskin di Indonesia menurut versi BPS sebanyak 16,6 persen pada tahun 2004. Sedangkan menurut data BKKBN pada tahun yang sama sebanyak 30 persen dari jumlah penduduk. Dari data seperti ini saja, data gakin versi BKKBN lebih besar jumlahnya ketimbang BPS. Akibatnya –karena yang digunakan dalam pembagian BLT data BPS—banyak keluarga miskin yag tidak kebagian jatah BLT.
Perbedaan ini karena perbedaan indikator menentukan miskin. Misalnya; indikator BPS, penduduk miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp180 ribu per bulan. Sedangkan indikator internasional yang juga digunakan BKKBN, termasuk miskin adalah orang yang berpenghasilan di bawah Rp300 ribu per bulan. Dari sini saja dapat difahami, jika BPS memiliki data lebih sedikit gakin.
Lantas bagaimana kalau dualisme data tersebut diterapkan untuk kebijakan di dunia pendidikan? Siapa siswa miskin, siapa siswa yang orang tuanya kaya? Lantas siapa yang masih harus bayar dan siapa yang tidak boleh dipungut?

Perlu Satu Kesepakatan
Jika dua indikator kemiskinan yakni versi BPS dan versi BKKBN tidak bisa dikomrpomi, harus ada salah satu yang diambil. Apakah menggunakan versi BPS atau BKKBN. Namun mengambil masing-masing versi miskin harus melalui kesepkatan nasional dan difahami oleh seluruh masyarakat. Sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial serta perasaan diskriminatif antara yang biaya pendidikannya digratiskan --karena termasuk miskin-- dan siswa yang masih bayar --karena masuk kategori kaya-.
Namun untuk menunggu “konvensi” nasional, tentu membutuhkan waktu tak cepat. Padahal kebutuhan itu sangat mendesak. Maka disini harus dikembalikan kepada pemerintah daerah, bupati atau wali kota. Misalnya, jika di Jawa Barat menyepakati data gakin yang digunakan dari BPS atau BKKBN, itu harus disepakati oleh semua sekolah, yang dalam hal ini SBI (dan rintisannya) juga sekolah SD/SMP swasta. Sedangkan kini belum ada kesepakatan. Tanpa kesepakatan itu, dikhawatirkan model penggratisan siswa SD/SMP di sekolah swasta dan SBI ini terjadi kisruh seperti kasus BLT. Kalau menyangkut yang gratis-gratis, orang akan lebih senang mengaku miskin karena anaknya tak harus bayar biaya sekolah.
Selain kesepahaman di atas, perlu diatur partisipasi orang tua siswa yang dinilai kaya. Mereka oleh pemerintah mesti ”dipaksa” berpartisipasi dalam pendidikan minimal kepada sekolah, di mana anaknya belajar. Ini mirip kebijakan presiden Amerika Serikat, Mr Barack Obama yang memberlakukan pajak tinggi kepada orang–orang kaya Amerika.
Diharapkan, model seperti ini akan menjaga asas keadilan sosial juga membantu sekolah dalam membiayai siswa miskin dari hasil subsidi silang. Bukankah pada harta orang-orang kaya (aghniya) itu terdapat hak-hak orang miskin? ***

Berharap Kampanye Berkualitas

Gegap gempita. Demikian kata yang tepat untuk menggambarkan suasana pembukaan serta kampanye pemilihan legislatif yang sudah berlangsung sejak 15 Maret lalu. Seremoni diwarnai berbagai pamer hiasan kendaraan hasil kreasi para caleg dan tim suksesnya. Dan meski dilarang, para pendukung caleg keukeuh konvoi di jalan-jalan.
Demikian juga KPU. Agar lebih memformalkan kampanye mengadakan deklarasi kampanye damai yang diikuti oleh pengurus parpol peserta pemilu. Para calegpun koor menyatakan, siap menang atau siap kalah dan akan menjalani proses kampanya dengan etika dan kepatutan proses politik. Deklarasipun sedemikian mengharukan.
Yang unik, Kantor Litbangpol dan Linmas Kota Tasikmalaya membangun replika (atau entah apa namanya) di bilangan Jalan Sutisna Senjaya. Replika tersebut terbuat dari bambu yang disusun menjadi bangunan layaknya tower pemancar telpon selular. Di setiap tingkatan dipasang boneka layaknya mumi yang merangkak menuju sebuah kursi yang dipasang di puncak menara. Dibangun juga ”saung” dan disekelilingnya dipasang bendera parpol kontestan. Tak tertinggal, gapura terpasang dengan warna merah khas pemilu dihiasi puplen imut dan lucu. Menggemaskan. Di atasnya tertera tulisan ”Wahana Wisata Politik”.
Melihat kontruksi replika begitu, pikiran saya menafsirkan, itu semua menggambarkan proses perebutan kursi kekuasaan para caleg yang kini sedang berlangsung seru. Para celeg pun --seperti digambarkan sebuah mumi—terlihat jungkir balik menuju kursi. Namun hakikat maksudnya saya tidak tahu. Yang tahu hanya yang membuat atau yang mensponsorinya. Meski demikian, perhatian saya cukup tercuri dengan karya seperti itu. Entah masyarakat awam lainnya seperti saya? Meski di benak saya mengira, anggaran pembuatannya melebihi biaya satu semester siswa SMP atau malah mahasiswa semester 2.
Begitu pentingkah gegap gempita penanda dimulainya pesta demokrasi ini? Jawabannya barangkli ada yang mengatakan penting ada juga tidak. Namun saya yakin, semua orang yang peduli pemilu, akan sependapat, sosalisasi itu penting untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih. Mudah-mudahan cara di atas akan efektif dalam sosialisasi pemilu. Mengingat prediksi angka golput atau kesalahan mencontreng surat suara akan tinggi.
Perubahan dari mencoblos surat suara kepada contreng bukanlah prubahan sepele. Sukses atau tidaknya dari perubahan ini, menjadi salah satu tolok ukur tingkat angka melek hurup dan tulis di tanah air. Bagi generasi yang sudah melek hurup dan tulis, mencontreng bukan hal yang sulit. Sehari-hari biasa mencontreng atau men-centang.
Seperti diiklankan di televisi. Ibu-ibu dan bapak-bapak pedagang di pasar tradisional dengan mudah mencontreng daftar barang beliannya. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak bisa menulis atau memegang pulpen? Bagi mereka, mencontreng akan lebih sulit dari pada mencoblos. Sesulit masyarakat awan menafsirkan replika yang diceritakan di atas.
Namun demikian, sosalisasi juga perlu dilakukan para caleg dan pengurus parpol. Salah satu fungsi parpol melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat baik langsung atau tidak langsung. Untuk yang satu ini, saya yakin caleg sudah jauh-jauh hari melakukannya. Meski sosialisasinya sebatas begaimana mencontreng daftar nama dirinya dalam kertas suara di TPS. Tetapi sampai pada tahapan menyadarkan hak dan kewajiban politik masyarakat nampaknya masih jauh. Jika pun ada, jumlahnya kalah banyak oleh caleg yang hanya menebar pesona dan janji-janji.
Akibatnya, semakin banyak caleg yang turun ke gang-gang sempit dan pemukiman kumuh, semakin tinggi harapan masyarakat terhadap pangbibita politik caleg. Saya sempat mendengar keluhan dari seorang caleg, biaya memasang satu baligo lebih mahal ketimbang mencetak baligonya.
Masyarkat beralasan, kalau caleg sudah menikmati kursi panas DPR, DPR-RI atau DPD dengan berjalannya waktu akan melupakan janji janjinya. Masyarakat mangpang meungpeung “menguras” harta kekayaan para caleg minta ini dan itu. Ada yang minta perbaikan masjid, madrasah atau minta dana untuk menggalang masa. Gambaran ini makin mempertegas, kesadaran politik belum dilandasi atas kesadaran hak serta kewajiban seorang warga negara yang memiliki hak dipilih atau memilih. Ingat, memilih bukan sekedar mencontreng, namun terdapat tanggungjawab serta konsekuensi.
Kecenderungan politik seperti ini didorong pula sikap ”jagoan” para caleg atau lebih tepat dikatakan narsistik politik (kagum terhadap diri sendiri). Dalam setiap pertemuan atau iklan baligo dan spanduk, yang dipertontonkan : sikap ”aku” serba bisa jika nanti sudah duduk di DPR. Ada yang menjanjikan perbaikan sarana publik, alokasi pinjaman untuk modal UKM, mendorong anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBD atau APBN serta janji manis sejenis. Meski bagi saya, caleg seperti itu lebih baik ketimbang yang sekedar mengaku maju karena ”dicalonkan” oleh itu atau kelompok ini. Ia malu tapi mau.
Para caleg harus ingat, dalam bekerja kemudian di DPR, ia harus tunduk pada tata tertib sebagai aturan main setiap legislatior. Legislator juga akan berhadapan dengan sistem yang tidak bisa dilabrak termasuk dengan agenda eksekutif. Sekencang apapun menggolkan aspirasi konstituen, jika aturan tak memungkinkan, dipastikan kandas sebelum diparipurnakan. Wakil rakyat juga berhadapan dengan aspirasi masyarakat di luar konstituen yang diusung legislator lain. Bila tak memiliki argumen yang logis atau sekedar pollower, aspirasi hanya terarsipkan di buku catatan komisi, buku agenda atau malah masuk tong sampah. Ini proses yang wajar serta legal di parleman manapun. Tetapi, sudahkah ini disiapkan para celeg?
Maka yang mesti disampaikan kepada masyarakat— selain visi, misi tentunya- adalah apa dan bagaimana peran serta fungsi DPR. Sehingga masyarakat akan memiliki gambaran sejauh mana kewenangan para wakil rakyat yang akan dipilih pada hari Kamis, 9 April itu. Diharapkan dengan informasi yang benar tentang peran fungsi DPR, masyarakat tidak terlalu menuntut banyak dari para calon wakilnya kini, di luar fungsi serta wewenangnya.
Inilah yang dalam ilmu ketatanegaraan sebagai tujuan pentingnya civic education. Di mana, proses pedidikan berjalan untuk mewujudkan masyarakat yang turut serta, berperan aktif dalam pemerintahan tanpa didikte atau sebaliknya mendikte.
Semoga Berkualitas
Semua berharap, pesta demokrasi berjalan mulus dan berkualitas. Salah satu demokrasi berkualitas tingginya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan dilandasi kesadaran politik sebagai warga negara. Masyarakat tidak apatis dan keikutsertaannya bukan atas dasar paksaan atau iming-iming. Dalam menentukan siapa pilihan politiknya pun, bukan atas dasar pangbibita.
Demokrasi berkualitas, yang diwujudkan dalam bentuk pemilu ini, juga ditandai dengan para penyelenggara pemilu yang jujur,adil dan berjalan di atas aturan. Penyelenggara melaksanakan apa yang semestinya dilakukan, bertindak untuk melayani rakyat dalam berpolitik dan berdemokrasi. Dengan demikian, terjadi singkronisasi antara kesadaran politik masyarakat dengan sarana politik yang memadai, menjamin kualitas demokrasi dalam pemilu. Namun demikian masih menyisakan pertanyaan, akankah anggota legislatif yang dihasilkan berkualitas? Tunggu saja...! Wallohualam. (*)

Penulis, pengurus Mejelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI Orda Tasikmalaya

Menanti Realisasi Sekolah Gratis


(Artikel ini telah dimuat di Pikiran Rakyat Edisi 24 Maret 2009)

Lega. Begitu rasanya saat melihat pengumuman pada spanduk yang terpampang di gedung SDN/SMPN yang menyatakan, ”menyelenggarakan pendidikan gratis bagi seluruh siswa”. Sedangkan untuk sekolah swasta, Sekolah Bertarap Internasional dan rintisannya tertulis ”membebaskan iuran bagi siswa miskin”.
Pengumuman biaya sekolah gratis tersebut terkait peningkatan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang direalisasikan pemerintah tahun 2009. Untuk SD/SDLB di kota sebesar Rp400.000 ribu dan Rp397.000 untuk SD/SDLB di kabupaten per siswa per tahun. Untuk SMP/SMPLB/SMPT di kota sebesar Rp575.000 dan SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten Rp570.000 per siswa per tahun. Dana BOS tersebut termasuk alokasi buku. Sehingga sekolah wajib menggratiskan pembelian buku pelajaran dan dikoleksi di perpustakaan.
Tujuan alokasi BOS – dana yang diperoleh dari pinjaman Bank Dunia itu- menurut buku panduan BOS 2009, (1), menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah baik di negeri atau swasta. (2) Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMPN terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada RSBI dan SBI, juga, (3) meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
Namun demikian, penambahan dana BOS masih menimbulkan ragam reaksi. Meski masyarakat secara umum sangat lega karena beban biaya ekonomi keluarga akan terkurangi, di tengah kondisi sulit ekonomi seperti ini. Sebaliknya bagi pengelola sekolah dirasakan kurang. Misalnya, di DKI Jakarta, sebanyak 176 sekolah elit menolak pencairan dana BOS. Alasan penolakan itu, biaya investasi yang dikeluarkan sekolah sangat besar. Sebelum ada dana BOS, sebesar apapun biaya investasi dan operasional sekolah sepenuhnya bisa dibebankan kepada orang tua murid.
Kenaikan dana BOS, semestinya tidak lagi dibarengi dengan seabreg pungutan kepada orang tua murid. Sebab –seperti dalam panduan BOS- orang tua murid hanya bertangungjawab pada biaya pribadi peserta didik seperti uang saku, buku tulis, alat tulis dan lain-lain. Selebihnya sudah ditanggung oleh pemerintah.
Ada 13 item yang terkandung dalam BOS yang tidak boleh dipungut oleh sekolah. Di antaranya, pembelian satu unit komputer untuk SD dan dua unit komputer untuk SMP. Dilarang juga memungut biaya ulangan umum dan ulangan sekolah, memungut biaya kebersihan dan sanitasi, biaya untuk bahan habis pakai, serta dilarang memungut biaya untuk membeli buku teks pelajaran juga koleksi perpustakaan. Dalam penerimaan siswa baru (PSB) sekolah dilarang memungut biaya formulir pendaftaran. Sedangkan untuk sumbangan sukarela yang tidak ditentukan besarnya serta tidak mengikat juga tidak ditentukan batas pengumpulannya, itu masih dibolehkan.

Peluang Pungutan
Sementara itu, momen-momen yang kerapkali menjadi ajang pungutan kepada orang tua murid, antara lain: saat penerimaan siswa baru (PSB). Momen PSB ini, orang tua sudah takut sebelum anaknya mendapat kepastian diterima atau tidak. Calon siswa baru sudah menghadapi angka-angka yang harus dibayar dengan nilai mencapai jutaan rupiah. Item-item itu meliputi sumbagan dana pendidikan, pembelian pakaian seragam plus pakaian olahraga, dana iuran koperasi, dana masa orentasi siswa (MOS). Jumlahnhya variatif. Biasanya, untuk sekolah yang memiliki predikat favorit angkanya selangit.
Pungutan juga sering membayang-bayangi orang tua murid setalah proses kegiatan belajar mengajar (KBM) berjalan. Misalnya, untuk pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS), biaya try out (TO), biaya studi tour juga biaya pengayaan mata pelajaran menghadapi ujian.
Untuk menghindari ketatnya aturan, sekolah tidak langsung memungut atas nama sekolah. Melainkan melalui komite sekolah seperti dalam penentuan besarnya dana yang dibebankan dalam masa penerimaan siswa baru (PSB) atau melalui koperasi sekolah dalam penjualan alat-alat sekolah juga dalam biaya studi tour.
Melihat item-item di atas, jelas peluang pungutan bagi pihak sekolah masih lebar. Apalagi, jika pungutan-pungutan itu dilatarbelakangi oleh ”oknum-oknum” pejabat sekolah untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Maka tak heran, kini dengan munculnya spanduk-spanduk pengumuman sekolah gratis, masyarakat terkadang memandangnya dengan muka sinis bahkan apriori. Mereka ragu pendidikan itu benar-benar gratis.

Masyarakat Mengawasi
Apa yang semestinya dilakukan untuk mengawal realisasi pendidiakn gratis ini? Tentu, selain internal birokrasi pendidikan, pengawasan mesti dilakukan oleh masyarakat. Sebab masyarakat langsung berhadapan dengan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan termasuk objek yang ”dirugikan” dengan pungutan ilegal. Akan tetapi, masyarakat juga jangan terlalu alergi atau bahkan apriori dengan istilah biaya sekolah, jika benar-benar proses pembebanan pungutan itu melalui cara yang yang benar juga sah secara aturan. Mengingat dalam Undang-Undang Sisdiknas masih terdapat klausul, biaya pendidikan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggungjawab masyarakat juga. Artinya partisipasi masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan biaya pendidikan yang berkualitas dibolehkan.
Dalam hal ini, peran komite sekolah sangat ditunggu. Jangan sampai komite sekolah terkesan dimanfaatkan saat menggolkan ”pungutan” semasa penerimaan siswa baru. Tak ada salahnya, jika momen rapat akbar orang tua murid saat PSB diisi sosialisasi panduan penggunaan dana BOS dan bukan malah membekali surat berisi item-item dan angka-angka yang harus segera dilunasi orang tua murid. Sehingga spanduk tentang ”sekolah gratis” yang kini terpasang di gedung sekolah itu benar-benar teralisasi dan bukan semata-mata selogan seperti kampanye caleg. (*)

Alokasi Zakat dari Konsumtif ke Produktif

MA Mannan dalam bukunya Islamic Economics: Theory and Practice menyebutkan, terdapat enam prinsip dalam zakat. Pertama, prinsip keyakinan keagamaan. Kedua prinsip pemerataan dan keadilan.

Ketiga, prinsip produktifitas. Keempat prinsip nalar. Kelima prinsip kebebasan dan keenam prinsip etika serta kewajaran. Keenam prinsip tersebut menurut pemikir muslim India ini merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam. Karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Ulama fiqh menjelaskan, kata az-zakat merupakan bentuk masdar dari zaka. Maka az-zakat dapat diartikan sebagai berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan secara istilah, az-zakat didefinisikan sebagai bagian dari sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt untuk dikeluarkan kepada para mustahiq untuk membersihkan harta serta diri para muzakki.

Zakat termasuk rukun (pilar) Islam ke tiga setelah syahadat dan shalat. Ini artinya posisi zakat sangat penting dalam Islam. Ayat-ayat yang menerangkan zakat selalu terkait dengan ayat shalat. Tak kurang dari 82 ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah menunaikan shalat.

Sedangkan tujuan zakat secara luas, untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi. Di mana sebagian harta ditransfer secara benar (haq) dari yang memiliki kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan dengan kadar serta alokasi yang telah ditentukan. Eksesnya diharapkan mampu memberi stimulus tehadap kemajuan ekonomi.

Seberapa penting zakat untuk stimulasi perekonomian kaum muslimin? Salah satu jawabannya, tergambar dengan sikap tegas Khalifah Abu Bakar Assidiq (12 H/633 M) yang memerangi orang munafiq menolak berzakat. Orang yang menolak berzakat dikhukumi sebagai orang yang ingkar terhadap kewajiban agama sehingga harus diperangi.

Sedangkan prestasi gemilang pengelolaan zakat dalam sejerah, tercatat pada masa pemerintahaan Umar Bin Abdul Aziz. Ia khalifah ke-8 Bani Umayyah yang memerintah pada tahun 717-720 M. Salah satu kebijakan dalam pengelolaan zakat adalah subsidi silang yang secara langsung dirasakan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi.

Zakat dikelola melalui lembaga pemerintah secara jujur dan disalurkan bagi masyarakat ekonomi rendah dan kemudian dijadikan modal usaha produktif yang mampu mendorong stimulus pertumbuhan ekonomi baik makro maupun mikro. Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat pada masa Umar Bin Abdul Aziz ini sangat dominan.

Informasi sejarah tersebut semestinya dijadikan tonggak awal bagaimana mengelola zakat di masa kini. Sehingga zakat akan semakin berdaya guna dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tak dapat dipungkiri, persoalan yang dihadapi pengelola zakat saat sekarang akan lebih rumit dan konpleks ketimbang masa lalu.

Potensi Zakat
Potensi zakat mal di Indonesia berdasarkan estimasi yang dikeluarkan PIRAC Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) pada tahun 2007 sekitar Rp9,09 triliun. Seperti dikutif Antara online, jumlah tersebut berdasarkan asumsi sebanyak 29,065 juta keluarga sejahtera yang membayarkan zakat rata-rata Rp684.550 per tahun. Perkiraan ini setelah PIRAC mengadakan survai di 10 kota besar di tanah air. Sedangkan menurut perhitungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) potensi zakat di Indonesia pada tahun 2009 sebesar Rp19 triliun.

Selanjutnya potensi zakat mal di Jawa Barat seperti dijelaskan Ketua Badan Pelaksana (BP) BAZ Jabar KH Surjani Ichsan (Pikiran Rakyat, 20/01/09) mencapai Rp75 miliar per buan. Angka tersebut berdasarkan asumsi, jika 7,5 juta kaum kaya berzakat Rp10.000 per bulan. Sedangkan untuk Kota Tasikmalaya –meski belum ada penelitian akurat— potensi zakat dilaporkan sebesar Rp6 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah penduduk sebelum dimekarkan menjadi kota dan kabupaten. Dari potensi itu baru terserap melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Tasikmalaya Rp85,6 juta tahun 2007 dan Rp145 juta pada tahn 2008.


PEROLEHEN ZAKAT DI JAWA BARAT
Potensi
No Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008
1 Baznas Rp770 M Rp930 M Rp19 T
2 BAZ Jabar Rp- Rp8M Rp900 M
3 BAZ Kota Tasik Rp85,6 Juta Rp145 Juta Rp6 M
* Diolah dari berbagai sumber

Dilihat dari persentase potensi serta penerimaan zakat, nampaknya zakat masih belum terserap maksimal. Akan tetapi, mengambil kesimpulan kaum muslimin tak membayarkan zakat mal bukan hal yang tepat. Mengingat tak sedikit kaum muslimin menunaikan zakat langsung didistribusikan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing dan tidak tercatat di pengelola zakat. Misalnya mereka menyalurkan kepada jamaah pengajian majelis taklim yang mereka bina. Berdasarkan penelitian PIRAC, kesadaran berzakat kaum muslimin Indonesia setiap tahunnya meningkat, dari 49,8 persen pada 2004 menjadi 55 persen pada tahun 2007.

Namun demikian, ada baiknya pengelolaan serta distribusi zakat diserahkan kepada amil. Ini berdasarkan argumen: pertama, amil (baik BAZ atau LAZ) sudah memiliki proram yang terencana baik dalam penghimpunan maupun distribusi zakat termasuk persentase berapa alokasi distribusi konsumtif maupun distribusi produktif. Mereka umumnya sudah memiliki databese muzakki maupun mustahiq.

Kedua, berzakat melalui amil memudahkan distribusi bagi muzaki. Muzaki tidak akan repot-repot mencari mustahiq. Mereka juga tidak lagi terbebani dengan biaya distribusi. Kejadian di Pasuruan tahun 2008, pembagian zakat menewaskan 21 pangantre harus menjadi pelajaran. Bahwa niat baik saja tak cukup dalam beramal baik. Perlu dibarengi dengan manajemen distribusi zakat secara profesional.

Ketiga, dari segi legalitas, amil zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) sudah sedemikian kuat. Lembaga tersebut dipayungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun memang, beberapa kalangan menilai, UU zakat ini belum tegas karena tidak mencantumkan sanksi bagi para muzaki yang tidak menunaikan zakat.

Klausul sanksi hanya tercantum bagi pengelola zakat yang melakukan penyimpangan pencatatan dana zakat. Sehingga UU tersebut terkesan tak lebih sebatas imbauan berzakat tetapi tidak memiliki kekuatan memaksa. Kelemahan lain dari UU Zakat belum singkron dengan undang-undang wajib pajak. Akibatnya, para wajib pajak -meski sudah mengeluarkan zakat- mereka masih wajib bayar pajak.

Ke depan, perlu penegasan serta sinkronisasi dengan regulasi yang berlaku. Misalnya, dalam UU Zakat ditambah klausul, para pengemplang zakat sama dengan orang yang tidak membayar pajak dan mereka terkena ancaman tindak pidana korupsi. Penyelesaiannyapun harus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian atau kejaksaan.

Mengurangi Angka Kemiskinan
Berdasarkan data BPS, jumlah masyarakat miskin di tanah air mencapai 35 juta jiwa. Meski diklaim pemerintah terdapat penurunan angka, namun upaya mengurangi angka kemiskinan masih harus berlanjut. Maka melihat besarnya potensi zakat yang dipaparkan di atas, sudah saatnya zakat dikelola untuk kegiatan yang lebih produktif. Bukan hal yang mustahil, dari zakat ini akan mampu memberi solusi mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Namun memang, selama ini, para amilin zakat lebih banyak mengalokasikan dana zakat untuk ”habis pakai” seperti sumbangan jompo atau pembagian sembako. Kalau manajemen seperti itu terus berlanjut, samahalnya dengan para pengumpul zakat ”konvensional”. Bedanya, jika amilin di masjid-masjid itu mendistribusikan kepada masyarakat di sekitar masjid, para amilin yang kesannya lebih profesional dan modern ini menyalurkannya ke daerah yang lebih jauh dan dalam bentuk barang berbeda.

Itu bukan tidak bermanfaat atau salah secara teks ilmu fiqh. Tetapi alangkah baiknya jika persentase untuk kegiatan produktif juga mendapat prioritas. Seperti untuk pinjaman modal pelaku usaha kecil mikro, Pedagang Kaki Lima (PKL). Adapun pelaksanaannya, bisa bekerja dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, bank syariah juga dinas terkait pemberdayaan UKM di sebuah daerah.

Di Kota Tasikmalaya misalnya, saat ini, dana pinjaman Kredit Usaha Kecil Mikro (KUKM) dari Dinas Koperasi dan UKM diperolah dari bank-bank konvensional. Padahal jika amilin baik BAZ maupun LAZ menawarkan kerjasama dalam penyaluran modal bagi UKM –meskipun sedikit— itu akan menambah ragamnya sumber modal bagi pelaku UKM. Teknisnya, jika para pelaku UKM mengajukan pinjaman kepada dinas Kopersi dan UKM, pihak dinas mengajukan kembali kepada lembaga pengelola zakat. Sedangkan lembaga yang digunakan untuk distribusi, BMT atau lembaga keuangan syariah yang telah menjadi mitra lembaga zakat.

Segitiga kemitraan ini, selain meningkatkan profesionalitas kerja, juga akan meringankan pekerjaan amilin. Amilin tidak terlalu direpotkan dengan pecatatan cicilan pengembalian dana produktif karena sudah diurus oleh BMT atau lembaga keuangan syariah.

Demikian juga dalam hal pembinaan usaha pelaku UKM akan lebih efektif karena sudah diserahkan kepada instansi Dinas Koperasi dan UKM. Dengan asumsi bahwa, dinas terkait pemberdayaan UKM sudah jauh berpengalaman dalam pembinaan UKM karena didukung SDM serta sarana penunjang lainnya. Wallohualam. (*)

Artikel ini sebagai juara 3 dalam lomba karya tulis yang diadakan oleh BAZ Kata Tasikmalaya Februari 2009.